RI Kecam Langkah Vanuatu Selundupkan Tokoh Separatis Papua ke PBB
Rabu, 30 Januari 2019 - 12:18 WIB
RI Kecam Langkah Vanuatu Selundupkan Tokoh Separatis Papua ke PBB
A
A
A
JENEWA - Perwakilan Tetap Indonesia (PTRI) di PBB, Jenewa, melemparkan kecaman atas apa yang disebut tindakan manipulatif Vanuatu, dengan memasukan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda ke Komisi Tinggi HAM (KTHAM) PBB.
"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," kata Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib menggunakan nama lain dari Dewan HAM, seperti dikutip Sindonews dari laman resmi PTRI pada Rabu (30/1).
Hasan menuturkan, berdasarkan keterangan kantor KTHAM, tanpa sepengetahuan mereka, Benny Wenda dimasukkan dalam delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke KTHAM pekan lalu.
Kunjungan kehormatan ini, papar Hasan, dilakukan dalam rangka pembahasan UPR (Universal Periodic Review) Vanuatu di Dewan HAM. Nama Benny Wenda tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR. Kantor KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut, mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.
"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," ungkapnya.
Sebelumnya diwartakan, pekan lalu Benny Wenda telah menyerahkan petisi kepada Kepala HAM PBB Michelle Bachelet. Petisi yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum kemerdekaan. Pentolan separatis itu berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi Papua Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM.
Benny Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Menurutnya, di wilayah itu setidaknya 11 orang telah terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Benny bahkan mengklaim sekitar22.000orang telah telantar.
"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," kata Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib menggunakan nama lain dari Dewan HAM, seperti dikutip Sindonews dari laman resmi PTRI pada Rabu (30/1).
Hasan menuturkan, berdasarkan keterangan kantor KTHAM, tanpa sepengetahuan mereka, Benny Wenda dimasukkan dalam delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke KTHAM pekan lalu.
Kunjungan kehormatan ini, papar Hasan, dilakukan dalam rangka pembahasan UPR (Universal Periodic Review) Vanuatu di Dewan HAM. Nama Benny Wenda tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR. Kantor KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut, mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.
"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," ungkapnya.
Sebelumnya diwartakan, pekan lalu Benny Wenda telah menyerahkan petisi kepada Kepala HAM PBB Michelle Bachelet. Petisi yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum kemerdekaan. Pentolan separatis itu berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi Papua Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM.
Benny Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Menurutnya, di wilayah itu setidaknya 11 orang telah terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Benny bahkan mengklaim sekitar22.000orang telah telantar.
(esn)
