Ketua DPR AS Tuding Trump Bahayakan Pasukan AS dan Anggota Parlemen
Sabtu, 19 Januari 2019 - 03:09 WIB
Ketua DPR AS Tuding Trump Bahayakan Pasukan AS dan Anggota Parlemen
A
A
A
WASHINGTON - Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi, menuduh Presiden Donald Trump menempatkan pasukan Amerika dan warga sipil yang bekerja di Afghanistan dalam bahaya dengan mempublikasikan rencana perjalanan kongres yang direncanakan ke negara yang dilanda perang itu.
Tuduhan Pelosi muncul ketika pemerintahan Trump melarang perjalanan Kongres AS dengan pesawat yang dimiliki atau dioperasikan pemerintah selama penutupan sebagian pemerintah. Larangan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Dewan Perwakilan Rakyat yang mayoritas dikuasai Demokrat dengan Gedung Putih yang diduduki Republik.
Gedung Putih telah menghambat Pelosi menggunakan pesawat militer untuk perjalanan Kongres dengan pejabat tingkat tinggi Demokrat ainnya ke markas NATO di Brussels dan kemudian Afghanistan.
Pelosi kemudian bersiap untuk terbang secara komersial - sebuah ide yang diajukan sendiri oleh Trump - tetapi pada Jumat pagi mengumumkan bahwa perjalanan itu ditunda karena pemerintah AS telah membocorkan rincian yang dapat membahayakan perjalanan atau pasukan yang harus dikunjungi oleh Ketua DPR. Namun seorang pejabat Gedung Putih membantahnya.
"Kami mendapatkan laporan dari Afghanistan jika presiden telah membuat perjalanan kami di lapangan jauh lebih berbahaya karena itu menjadi sinyal bagi para aktor jahat bahwa kami akan datang," kata Pelosi kepada wartawan di Gedung Capitol.
“Kau seharusnya tidak pernah memberi tahu sebelumnya tentang kepergian anda ke daerah pertempuran. Anda jangan pernah melakukannya," ujar Pelosi.
"Mungkin presiden kurang pengalaman sehingga membuatnya tidak mengerti protokol. Orang-orang disekitarnya seharusnya tahu itu karena itu sangat berbahaya," tegasnya seperti disitir dari Reuters, Sabtu (19/1/2018).
Seorang pejabat Gedung Putih, yang berbicara sebelumnya dengan syarat anonim, membantah membocorkan rencana perjalanan Pelosi.
“Ketika Ketua DPR dan sekitar 20 lainnya dari Capitol Hill memutuskan untuk memesan penerbangan komersial mereka sendiri ke Afghanistan, dunia akan menemukan di luar," ujarnya menambahkan.
Gedung Putih pada hari Jumat meningkatkan argumen dengan anggota parlemen, dengan Kantor Manajemen dan Anggaran mengumumkan bahwa Kongres secara efektif dilarang bepergian, kecuali anggota parlemen mendapatkan persetujuan Gedung Putih untuk melakukan perjalanan.
"Dalam keadaan apa pun selama penutupan pemerintah tidak akan ada pesawat udara milik pemerintah, disewa, dipinjam, atau dicarter untuk mendukung setiap delegasi Kongres, tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Staf Gedung Putih," bunyi sebuah memo.
"Juga tidak akan ada dana yang dialokasikan untuk Cabang Eksekutif digunakan untuk setiap biaya perjalanan delegasi Kongres, tanpa persetujuan tertulis yang tegas," tambah memo itu.
Penutupan sebagian pemerintah AS telah berlangsung selama empat minggu pada hari Jumat, dengan ketegangan meningkat di kedua sisi atas permintaan Trump dana sebesar USD5,7 miliar untuk membantu mendanai tembok perbatasan AS-Meksiko.
Ultimatum itu, yang ditolak oleh Demokrat di kongres, telah mencegah Kongres menyetujui undang-undang untuk mengembalikan dana kepada sekitar seperempat dari pemerintah federal, yang ditutup sebagian pada 22 Desember ketika dana beberapa lembaga dihentikan karena alasan-alasan yang tidak terkait dengan perbatasan.
Penutupan sebagian, terpanjang dalam sejarah AS, tampaknya pasti akan terjadi sampai minggu depan. Artinya 800 ribu pekerja federal di seluruh negeri akan terus tidak dibayar dan beberapa fungsi pemerintah akan tetap terganggu.
Tuduhan Pelosi muncul ketika pemerintahan Trump melarang perjalanan Kongres AS dengan pesawat yang dimiliki atau dioperasikan pemerintah selama penutupan sebagian pemerintah. Larangan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Dewan Perwakilan Rakyat yang mayoritas dikuasai Demokrat dengan Gedung Putih yang diduduki Republik.
Gedung Putih telah menghambat Pelosi menggunakan pesawat militer untuk perjalanan Kongres dengan pejabat tingkat tinggi Demokrat ainnya ke markas NATO di Brussels dan kemudian Afghanistan.
Pelosi kemudian bersiap untuk terbang secara komersial - sebuah ide yang diajukan sendiri oleh Trump - tetapi pada Jumat pagi mengumumkan bahwa perjalanan itu ditunda karena pemerintah AS telah membocorkan rincian yang dapat membahayakan perjalanan atau pasukan yang harus dikunjungi oleh Ketua DPR. Namun seorang pejabat Gedung Putih membantahnya.
"Kami mendapatkan laporan dari Afghanistan jika presiden telah membuat perjalanan kami di lapangan jauh lebih berbahaya karena itu menjadi sinyal bagi para aktor jahat bahwa kami akan datang," kata Pelosi kepada wartawan di Gedung Capitol.
“Kau seharusnya tidak pernah memberi tahu sebelumnya tentang kepergian anda ke daerah pertempuran. Anda jangan pernah melakukannya," ujar Pelosi.
"Mungkin presiden kurang pengalaman sehingga membuatnya tidak mengerti protokol. Orang-orang disekitarnya seharusnya tahu itu karena itu sangat berbahaya," tegasnya seperti disitir dari Reuters, Sabtu (19/1/2018).
Seorang pejabat Gedung Putih, yang berbicara sebelumnya dengan syarat anonim, membantah membocorkan rencana perjalanan Pelosi.
“Ketika Ketua DPR dan sekitar 20 lainnya dari Capitol Hill memutuskan untuk memesan penerbangan komersial mereka sendiri ke Afghanistan, dunia akan menemukan di luar," ujarnya menambahkan.
Gedung Putih pada hari Jumat meningkatkan argumen dengan anggota parlemen, dengan Kantor Manajemen dan Anggaran mengumumkan bahwa Kongres secara efektif dilarang bepergian, kecuali anggota parlemen mendapatkan persetujuan Gedung Putih untuk melakukan perjalanan.
"Dalam keadaan apa pun selama penutupan pemerintah tidak akan ada pesawat udara milik pemerintah, disewa, dipinjam, atau dicarter untuk mendukung setiap delegasi Kongres, tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Staf Gedung Putih," bunyi sebuah memo.
"Juga tidak akan ada dana yang dialokasikan untuk Cabang Eksekutif digunakan untuk setiap biaya perjalanan delegasi Kongres, tanpa persetujuan tertulis yang tegas," tambah memo itu.
Penutupan sebagian pemerintah AS telah berlangsung selama empat minggu pada hari Jumat, dengan ketegangan meningkat di kedua sisi atas permintaan Trump dana sebesar USD5,7 miliar untuk membantu mendanai tembok perbatasan AS-Meksiko.
Ultimatum itu, yang ditolak oleh Demokrat di kongres, telah mencegah Kongres menyetujui undang-undang untuk mengembalikan dana kepada sekitar seperempat dari pemerintah federal, yang ditutup sebagian pada 22 Desember ketika dana beberapa lembaga dihentikan karena alasan-alasan yang tidak terkait dengan perbatasan.
Penutupan sebagian, terpanjang dalam sejarah AS, tampaknya pasti akan terjadi sampai minggu depan. Artinya 800 ribu pekerja federal di seluruh negeri akan terus tidak dibayar dan beberapa fungsi pemerintah akan tetap terganggu.
(ian)
