Perdana Menter Theresa May Bangun Konsensus Lintas Pantai
A
A
A
LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May akan bertemu dengan anggota parlemen lintas partai untuk mencari solusi untuk Brexit (Britain Exit) setelah kemenangan tipis pada pemungutan suara pemakzulan terhadap dirinya.
May berhasil selamat dari upaya penggulingan pemerintahannya dengan 325 berbanding 306 suara. Itu terjadi sehari setelah rencana negosiasi Brexit-nya ditolak parlemen. Namun, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn menolak untuk bergabung dalam perundingan meskipun ancaman Brexit tanpa kesepakatan bisa saja terjadi.
Tak patah semangat, PM May mengungkapkan ingin membangun diskusi dengan “semangat yang konstruktif”. “Seluruh anggota parlemen seharusnya mengabaikan kepentingan pribadi,” ujar May setelah berunding dengan petinggi Liberal Demokrat, SNP, dan Plaid Cymru. Dia harus menyerahkan rencana baru negosiasi Brexit baru ke parlemen pada 21 Januari.
“Ini bukan tugas yang mudah. Namun, anggota parlemen memiliki tugas untuk menjaga kepentingan nasional, mencapai konsensus, dan melaksanakannya,” papar May dilansir BBC. Dia akan bertemu dengan anggota Konservatif pro-Brexit dan DUP baik yang menolak dan pro dengan kesepakatan pada Kamis (24/1) mendatang.
Apakah pemerintahan Konservatif yang dipimpin May akan cenderung berkompromi? Ketua Partai Konservatif Brandon Lewis menolak memberikan pernyataan secara spesifik. Yang jelas, dia tidak akan mendukung referendum kedua tetap berjalan.
Mengenai tawaran tentang negosiasi, Corbyn mengungkapkan perundingan dengan May jika dia mengumumkan kesepakatan Brexit. “Dia (May) menyiapkan untuk mengirimkan negara ini menuju sisi jurang,” kata Corbyn dilansir Reuters. Dia mengkritik May telah bergeser menuju garis merah dan perhatian serius mengenai proposal untuk masa depan.
Corbyn mengungkapkan dirinya tidak bisa merumuskan bagaimana referendum Brexit baru akan dilaksanakan. Dia hanya mengungkapkan referendum tidak sesederhana pemungutan suara ulang seperti pada 2016 lalu. “Jika referendum kedua dilaksanakan, partai harus memutuskan apa yang kita memainkannya,” kata Corbyn. “Sudah ada diskusi tentang referendum kedua tentang opsi tersebut,” imbuhnya.
Bagaimana tanggapan May? “Saya kecewa kalau pemimpin Partai Buruh tidak ambil bagian. Namun, pintu kita tetap terbuka,” ujarnya. Dia mengaku akan tetap mewujudkan keinginan rakyat Inggris untuk keluar dari UE. Dia tetap mencari pandangan yang luas dari parlemen Inggris mengenai kesepakatan Brexit.
Perbedaan pandangan Partai Buruh dan Partai Konservatif menunjukkan kedua belah pihak sepertinya sulit untuk mencapai kompromi. Jika tidak tercapai konsensus, negara ekonomi terbesar kelima dunia akan bercerai dengan UE pada 29 Maret tanpa kesepakatan. Nantinya, itu bisa mendorong pemilu nasional atau referendum kedua.
Inggris bisa saja bergerak menuju ketegangan politik dan ekonomi sejak Perang Dunia II. Ketua SNP Ian Blackford mengungkapkan tentang Brexit tanpa kesepakatan dan opsi referendum UE kedua sebagai bahan diskusi masa depan. Sementara pemimpin Plaid Cymru, Liz Saville Roberts, berkomitmen untuk mencari solusi nyata.
“Kita tidak akan mengajukan Brexit tanpa kesepakatan,” ujarnya. Pemimpin Partai Liberal Demokrat Vince Cable mendorong May untuk membangun perundingan dengan pihak lain mengenai isu Brexit lebih detail.
Sayangnya, Partai Konservatif masih mengalami perpecahan. Ketua parlemen Andrea Leadsom dan pendukung Brexit dari Konservatif menginginkan May untuk menyampaikan “Plan B” mengenai negosiasi Brexit. Itu termasuk tentang janji perbatasan Irlandia Utara, menghindari pengecekan perbatasan fisik dengan Irlandia, dan negosiasi perdagangan bebas bergaya Kanada.
Sementara itu, jajak pendapat YouGov menyebutkan rakyat Inggris tetap berada di UE jika digelar referendum kedua dengan margin 12%. Itu menjadi level tertinggi sejak referendum Brexit 2016. Itu menjadi kesuksesan kampanye People’s Vote yang mendorong referendum kedua dilaksanakan. “Tetap bertahan di UE memimpin mencapai 12%, itu yang tertinggi,” kata mantan Presiden YouGov Peter Kellner.
Pada referendum 23 Juni 2016, 17,4 juta pemilih atau 51,9% mendukung Inggris keluar dari UE. Hanya 16,1 juta atau 48,1% mendukung Inggris tetap berada di UE.
May berhasil selamat dari upaya penggulingan pemerintahannya dengan 325 berbanding 306 suara. Itu terjadi sehari setelah rencana negosiasi Brexit-nya ditolak parlemen. Namun, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn menolak untuk bergabung dalam perundingan meskipun ancaman Brexit tanpa kesepakatan bisa saja terjadi.
Tak patah semangat, PM May mengungkapkan ingin membangun diskusi dengan “semangat yang konstruktif”. “Seluruh anggota parlemen seharusnya mengabaikan kepentingan pribadi,” ujar May setelah berunding dengan petinggi Liberal Demokrat, SNP, dan Plaid Cymru. Dia harus menyerahkan rencana baru negosiasi Brexit baru ke parlemen pada 21 Januari.
“Ini bukan tugas yang mudah. Namun, anggota parlemen memiliki tugas untuk menjaga kepentingan nasional, mencapai konsensus, dan melaksanakannya,” papar May dilansir BBC. Dia akan bertemu dengan anggota Konservatif pro-Brexit dan DUP baik yang menolak dan pro dengan kesepakatan pada Kamis (24/1) mendatang.
Apakah pemerintahan Konservatif yang dipimpin May akan cenderung berkompromi? Ketua Partai Konservatif Brandon Lewis menolak memberikan pernyataan secara spesifik. Yang jelas, dia tidak akan mendukung referendum kedua tetap berjalan.
Mengenai tawaran tentang negosiasi, Corbyn mengungkapkan perundingan dengan May jika dia mengumumkan kesepakatan Brexit. “Dia (May) menyiapkan untuk mengirimkan negara ini menuju sisi jurang,” kata Corbyn dilansir Reuters. Dia mengkritik May telah bergeser menuju garis merah dan perhatian serius mengenai proposal untuk masa depan.
Corbyn mengungkapkan dirinya tidak bisa merumuskan bagaimana referendum Brexit baru akan dilaksanakan. Dia hanya mengungkapkan referendum tidak sesederhana pemungutan suara ulang seperti pada 2016 lalu. “Jika referendum kedua dilaksanakan, partai harus memutuskan apa yang kita memainkannya,” kata Corbyn. “Sudah ada diskusi tentang referendum kedua tentang opsi tersebut,” imbuhnya.
Bagaimana tanggapan May? “Saya kecewa kalau pemimpin Partai Buruh tidak ambil bagian. Namun, pintu kita tetap terbuka,” ujarnya. Dia mengaku akan tetap mewujudkan keinginan rakyat Inggris untuk keluar dari UE. Dia tetap mencari pandangan yang luas dari parlemen Inggris mengenai kesepakatan Brexit.
Perbedaan pandangan Partai Buruh dan Partai Konservatif menunjukkan kedua belah pihak sepertinya sulit untuk mencapai kompromi. Jika tidak tercapai konsensus, negara ekonomi terbesar kelima dunia akan bercerai dengan UE pada 29 Maret tanpa kesepakatan. Nantinya, itu bisa mendorong pemilu nasional atau referendum kedua.
Inggris bisa saja bergerak menuju ketegangan politik dan ekonomi sejak Perang Dunia II. Ketua SNP Ian Blackford mengungkapkan tentang Brexit tanpa kesepakatan dan opsi referendum UE kedua sebagai bahan diskusi masa depan. Sementara pemimpin Plaid Cymru, Liz Saville Roberts, berkomitmen untuk mencari solusi nyata.
“Kita tidak akan mengajukan Brexit tanpa kesepakatan,” ujarnya. Pemimpin Partai Liberal Demokrat Vince Cable mendorong May untuk membangun perundingan dengan pihak lain mengenai isu Brexit lebih detail.
Sayangnya, Partai Konservatif masih mengalami perpecahan. Ketua parlemen Andrea Leadsom dan pendukung Brexit dari Konservatif menginginkan May untuk menyampaikan “Plan B” mengenai negosiasi Brexit. Itu termasuk tentang janji perbatasan Irlandia Utara, menghindari pengecekan perbatasan fisik dengan Irlandia, dan negosiasi perdagangan bebas bergaya Kanada.
Sementara itu, jajak pendapat YouGov menyebutkan rakyat Inggris tetap berada di UE jika digelar referendum kedua dengan margin 12%. Itu menjadi level tertinggi sejak referendum Brexit 2016. Itu menjadi kesuksesan kampanye People’s Vote yang mendorong referendum kedua dilaksanakan. “Tetap bertahan di UE memimpin mencapai 12%, itu yang tertinggi,” kata mantan Presiden YouGov Peter Kellner.
Pada referendum 23 Juni 2016, 17,4 juta pemilih atau 51,9% mendukung Inggris keluar dari UE. Hanya 16,1 juta atau 48,1% mendukung Inggris tetap berada di UE.
(don)