Belum Ada Terobosan Akhiri Government Shutdown

Senin, 07 Januari 2019 - 12:01 WIB
Belum Ada Terobosan Akhiri Government Shutdown
Belum Ada Terobosan Akhiri Government Shutdown
A A A
WASHINGTON - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi menyatakan Partai Demokrat akan mengesahkan legislasi baru untuk mencoba membuka lagi sebagian pemerintahan pekan ini. Pertanyaan itu muncul setelah perundingan antara negosiator Partai Demokrat dan pemerintahan Presiden AS Donald Trump gagal mengakhiri dua pekan penutupan pemerintahan (government shutdown) AS.

Trump menuntut dana USD5,6 miliar untuk membangun dinding sepanjang perbatasan AS dan Meksiko, tapi Demokrat yang menguasai DPR pekan lalu mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) untuk membuka kembali pemerintahan tanpa dana tambahan untuk dinding itu. Trump menyatakan tidak akan menandatangani RUU itu tanpa ada dana tambahan untuk dinding perbatasan.

Setelah pertemuan yang bertujuan mengatasi kebuntuan pada Sabtu (5/1), Pelosi menyatakan Demokrat di DPR akan berupaya membuka lagi lembaga-lembaga pemerintahan pekan ini melalui RUU bertahap, dimulai dengan Departemen Keuangan dan Badan Pendapatan Internal. “Langkah ini diperlukan sehingga rakyat AS dapat menerima pengembalian pajak mereka sesuai jadwal,” kata Pelosi dilansir Reuters.

Wakil Presiden AS Mike Pence memimpin tim pemerintah dalam pertemuan dengan para negosiator Demokrat pada Sabtu (5/1). Dia menyatakan pertemuan itu produktif, tapi sumber lain menyatakan tidak ada diskusi mendalam tentang kemungkinan kompromi dalam pendanaan keamanan perbatasan. Kedua pihak kembali bertemu pada Minggu (6/1).

Sumber di Demokrat menyatakan, Demokrat mendesak pemerintah membuka kembali pemerintahan karena perkembangan dalam isu perbatasan akan sulit jika pemerintahan tutup. Dengan kedua pihak masih bersikeras dengan posisinya, seperempat pemerintahan federal telah tutup selama dua pekan sehingga 800.000 pegawai tidak digaji.

Penasihat senior dan menantu Trump, Jared Kushner, juga hadir dalam pertemuan di Gedung Putih bersama Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen dan Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney. Mereka bernegosiasi dengan staf senior Demokrat di Kongres, Ketua DPR Nancy Pelosi, dan Senator Chuck Schumer.

Kongres juga telah bertemu pada Rabu (2/1) tanpa tanda-tanda dapat mengakhiri penutupan pemerintahan federal AS. Presiden AS Donald Trump juga tidak mau mundur dari permintaannya untuk dana dinding perbatasan sebesar USD5 miliar. Para anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS kembali ke gedung parlemen setelah libur singkat Tahun Baru.

Secara terpisah, Trump mengundang para petinggi Partai Demokrat dan Partai Republik ke Gedung Putih. Beberapa sumber menyatakan pertemuan itu membahas keamanan perbatasan.

Demokrat menguasai DPR dalam periode Kongres 2019–2020 sejak Kamis (3/1). Demokrat berencana menyetujui paket belanja dua pihak untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan federal. Meski demikian, prospek terhentinya penutupan itu suram di Senat yang dikuasai Partai Republik. Kini Senat tampaknya mendukung permintaan Trump mendanai dinding perbatasan AS dan Meksiko.

Legislasi tentang anggaran itu pun menjadi pertarungan besar pertama di Kongres baru antara Demokrat yang menguasai DPR dan Senat dikuasai Republik. Ketua mayoritas Demokrat di DPR yang dipimpin Nancy Pelosi menjadi lawan bagi Ketua mayoritas Senat Partai Republik Mitch McConnell.

Trump memicu penutupan pemerintahan sejak 22 Desember 2018, dengan bersikeras meminta dana USD5 miliar untuk membangun dinding perbatasan. Trump menganggap dinding itu penting untuk mengatasi imigrasi ilegal dan sesuai janji kampanye presidennya pada 2016.

Paket dua bagian yang ditawarkan Demokrat, termasuk rancangan undang-undang (RUU) untuk mendanai Departemen Keamanan Dalam Negeri pada level sekarang hingga 8 Februari dan menyediakan dana USD1,3 miliar untuk pagar perbatasan serta USD300 juta untuk keperluan keamanan perbatasan lain termasuk teknologi dan kamera.

Bagian kedua paket itu akan mendanai badan-badan federal yang sekarang tidak memperoleh dana, seperti Departemen Kehakiman, Departemen Perdagangan, dan Departemen Transportasi hingga 30 September.

Langkah Demokrat di DPR itu tidak termasuk dana USD5 miliar yang diinginkan Trump untuk dinding perbatasan. McConnell menyatakan Republik di Senat tidak akan menyetujui anggaran yang tidak didukung Trump.

“Ini sederhana. Senat tidak dapat mengirim sesuatu pada presiden yang dia tidak ingin tanda tangan,” ungkap juru bicara McConnell, Don Stewart, dilansir Reuters.

Paket tawaran Demokrat itu bisa menempatkan Trump dan Republik dalam posisi sulit. Jika mereka menolak RUU pendanaan untuk berbagai departemen yang tak terkait keamanan perbatasan, Republik bisa dianggap publik telah menahan berbagai lembaga itu dan sekitar 800.000 pegawai disandera untuk keinginan Trump membangun dinding yang menurut Demokrat tidak efektif dan tidak praktis. (Syarifudin)
(nfl)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5120 seconds (0.1#10.140)