Kemlu Minta Dubes RI Cari Informasi Soal Situasi Uighur
Kamis, 20 Desember 2018 - 21:28 WIB
Kemlu Minta Dubes RI Cari Informasi Soal Situasi Uighur
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia mengaku telah menginstrusikan Duta Besar Indonesia di Beijing untuk mencari informasi mengenai keadaan sebenarnya di wilayah komunitas Muslim Uighur tinggal, yakni di wilayah Xinjiang.
"Kita meminta Duta Besar kita yang ada di Beijing untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai keadaan yang sebenarnya seperti apa," kata juru bicara Kemlu RI, Arrmanantha Nassir pada Kamis (20/12).
Sebelumnya, Arrmanantha mengatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan Duta Besar China di Jakara. Dalam pertemuan itu, papar Arrmanantha, Kemlu menyampaikan sikap pemerintah mengenai keberadaan kamp penanahan terhadap kaum minoritas di China, khususnya kaum Muslim Uighur.
Arrmanantha mengatakan, pertemuan dengan Dubes China tersebut berlangsung pada tanggal 17 Desember lalu. Dalam pertemuan itu, Kemlu menegaskan berdasarkan hukum internasional setiap orang berhak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama mereka.
"Pada kesempatan tersebut Kemlu menegaskan bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal HAM PBB, kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan Hak Asasi Manusia dan dalam kaitan ini merupakan tanggung jawab setiap negara untuk menghormati ini," ucap Arrmanantha, Jakarta, Rabu (19/12/2018).
Ia lalu mengatakan, dalam kesempatan tersebut juga Dubes China menyampaikan komitmen Beijing terhadap perlindungan HAM dan sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui publik.
"Kita meminta Duta Besar kita yang ada di Beijing untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai keadaan yang sebenarnya seperti apa," kata juru bicara Kemlu RI, Arrmanantha Nassir pada Kamis (20/12).
Sebelumnya, Arrmanantha mengatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan Duta Besar China di Jakara. Dalam pertemuan itu, papar Arrmanantha, Kemlu menyampaikan sikap pemerintah mengenai keberadaan kamp penanahan terhadap kaum minoritas di China, khususnya kaum Muslim Uighur.
Arrmanantha mengatakan, pertemuan dengan Dubes China tersebut berlangsung pada tanggal 17 Desember lalu. Dalam pertemuan itu, Kemlu menegaskan berdasarkan hukum internasional setiap orang berhak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama mereka.
"Pada kesempatan tersebut Kemlu menegaskan bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal HAM PBB, kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan Hak Asasi Manusia dan dalam kaitan ini merupakan tanggung jawab setiap negara untuk menghormati ini," ucap Arrmanantha, Jakarta, Rabu (19/12/2018).
Ia lalu mengatakan, dalam kesempatan tersebut juga Dubes China menyampaikan komitmen Beijing terhadap perlindungan HAM dan sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui publik.
(esn)
