Diplomasi Pertahanan, Manfaatkan Militer Tanpa Perang
Rabu, 19 Desember 2018 - 00:56 WIB
Diplomasi Pertahanan, Manfaatkan Militer Tanpa Perang
A
A
A
BANDUNG - Kekuatan militer tidak hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah melalui jalur peperangan, tapi juga melalui jalur damai yang disebut dengan Diplomasi Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Siswo Pramono.
Siswo menuturkan, Diplomasi Pertahanan adalah menggunakan semua elemen pertahanan dan militer untuk situasi damai.
"Jadi bukan situasi perangnya, Diplomasi Pertahanan adalah penggunaan elemen pertahanan dan militer untuk maksud damai," kata Siswo, Bandung, Selasa (18/12/2018).
Dia mencotohkan, operasi militer untuk kawasan yang dilanda bencana alam. Dia menyebut Diplomasi Pertahanan itu arahnya lebih ke operasi pasukan penjaga perdamaian.
"Ini tentu terkait dengan Diplomasi Pertahanan ketika kita menjadi bagian dari anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, urusannya pasti Afrika Utara dan Timur Tengah, karena 60 persen dari masalah yg dibahas di DK PBB berasal dari dua wilayah itu," ungkapnya.
Untuu dua wilayah itu, lanjut Siswo, Indonesia punya komitmen tinggi sehingga menyiapkan pasukan penjaga perdamaian yang besar dan mengarusutamakan gender, jadi banyak wanita yang bertugas pada masalah perdamaian.
"Karena urusannya pasti masalah kekerasan seksual terus pentelantaran anak, (kasus) itu kalau ditangani pasukan penjaga perdamaian wanita itu lebih pas dan korban lebih terbuka," tukasnya.
Siswo menuturkan, Diplomasi Pertahanan adalah menggunakan semua elemen pertahanan dan militer untuk situasi damai.
"Jadi bukan situasi perangnya, Diplomasi Pertahanan adalah penggunaan elemen pertahanan dan militer untuk maksud damai," kata Siswo, Bandung, Selasa (18/12/2018).
Dia mencotohkan, operasi militer untuk kawasan yang dilanda bencana alam. Dia menyebut Diplomasi Pertahanan itu arahnya lebih ke operasi pasukan penjaga perdamaian.
"Ini tentu terkait dengan Diplomasi Pertahanan ketika kita menjadi bagian dari anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, urusannya pasti Afrika Utara dan Timur Tengah, karena 60 persen dari masalah yg dibahas di DK PBB berasal dari dua wilayah itu," ungkapnya.
Untuu dua wilayah itu, lanjut Siswo, Indonesia punya komitmen tinggi sehingga menyiapkan pasukan penjaga perdamaian yang besar dan mengarusutamakan gender, jadi banyak wanita yang bertugas pada masalah perdamaian.
"Karena urusannya pasti masalah kekerasan seksual terus pentelantaran anak, (kasus) itu kalau ditangani pasukan penjaga perdamaian wanita itu lebih pas dan korban lebih terbuka," tukasnya.
(ian)
