Indonesia Tawarkan Demokrasi Inklusif Solusi untuk Kemakmuran
Jum'at, 07 Desember 2018 - 15:06 WIB
Indonesia Tawarkan Demokrasi Inklusif Solusi untuk Kemakmuran
A
A
A
DENPASAR - Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengatakan semua pihak kini menghadapai tantangan dalam mengimplementasikan demokrasi yang memberikan kemakmuran bagi semua. Salah satu solusi yang dimajukan oleh Indonesia dalam mengatai tantangan ini adalah Demokrasi Inklusif.
"Demokrasi Inklusif adalah demokrasi yang menyatukan, tidak membagi, memberikan harapan bukan ketakutan dan memberdayakan yang lemah," jelas Fachir saat menutup kegiatan Bali Democracy Forum (BDF) ke-11, Nusa Dua, Jumat (7/12/2018).
Dikatakan oleh Fachir, untuk mencapai demokrasi inklusif, partisipasi semua pemangku kepentingan sangat penting khususnya bagi sektor swasta, pemuda dan wanita.
Fachir juga menyatakan bahwa stabilitas, tatanan berbasis aturan dan tata pemerintahan yang baik adalah beberapa kunci penting untuk memfungsikan demokrasi. Konsultasi publik memungkinkan pemerintah menangkap pandangan dan aspirassi warganya.
Selain itu, mengadopsi inovasi untuk teknologi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, memiliki pertumbuhan ekonomi penting dalam menstabilkan dan menjaga demokrasi.
"Demokrasi adalah pekerjaan yang sedang berjalan. Nilai-nilai demokrasi tidak boleh direduksi menjadi pengukuran kemakmuran tradisional, melainkan didasarkan pada pendekatan yang lebih holistik," ucapnya.
"Ini membutuhkan rasa hormat, pengakuan, kemitraan dan inklusivitas. Kemakmuran seharusnya tidak hanya diukur oleh nilai-nilai moneter, tetapi juga dapat tercermin dari kesejahteraan rakyatnya," demikian yang dikatakan Fachir.
"Demokrasi Inklusif adalah demokrasi yang menyatukan, tidak membagi, memberikan harapan bukan ketakutan dan memberdayakan yang lemah," jelas Fachir saat menutup kegiatan Bali Democracy Forum (BDF) ke-11, Nusa Dua, Jumat (7/12/2018).
Dikatakan oleh Fachir, untuk mencapai demokrasi inklusif, partisipasi semua pemangku kepentingan sangat penting khususnya bagi sektor swasta, pemuda dan wanita.
Fachir juga menyatakan bahwa stabilitas, tatanan berbasis aturan dan tata pemerintahan yang baik adalah beberapa kunci penting untuk memfungsikan demokrasi. Konsultasi publik memungkinkan pemerintah menangkap pandangan dan aspirassi warganya.
Selain itu, mengadopsi inovasi untuk teknologi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, memiliki pertumbuhan ekonomi penting dalam menstabilkan dan menjaga demokrasi.
"Demokrasi adalah pekerjaan yang sedang berjalan. Nilai-nilai demokrasi tidak boleh direduksi menjadi pengukuran kemakmuran tradisional, melainkan didasarkan pada pendekatan yang lebih holistik," ucapnya.
"Ini membutuhkan rasa hormat, pengakuan, kemitraan dan inklusivitas. Kemakmuran seharusnya tidak hanya diukur oleh nilai-nilai moneter, tetapi juga dapat tercermin dari kesejahteraan rakyatnya," demikian yang dikatakan Fachir.
(ian)
