DPR Minta Parlemen Asia Pastikan Kesetaraan Layanan Kesehatan Publik
Minggu, 07 Oktober 2018 - 07:47 WIB
DPR Minta Parlemen Asia Pastikan Kesetaraan Layanan Kesehatan Publik
A
A
A
IZMIR - Delegasi DPR RI menghadiri Sidang Komisi Sosial dan Budaya Asian Parliamentary Assembly (APA) di Izmir, Turki, 4-6 Oktober 2018. Delegasi dipimpin Rofi Munawar dengan anggota Dwie Aroem Hadiatie dan Achmad Farial.
“Komisi ini sangat penting karena menyangkut banyak hal yang berdampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat luas seperti layanan kesehatan, perang terhadap korupsi, perlindungan tenaga kerja migran, dan peran perempuan di ranah publik,” ujar Rofi menjelaskan dalam rilis yang diterima Sindonews, Minggu (7/10/2018).
Lebih lanjut politisi PKS itu menyoroti resolusi bertajuk “Collaboration on Health Equity in Asia” yang dibahas pada sidang APA tersebut.
“Pandangan DPR menekankan bahwa kesetaraan dalam memperoleh layanan kesehatan (health equity) yang layak adalah hak asasi manusia yang paling fundamental. Tidak boleh ada seorang pun tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
Untuk menjamin tersedianya kesetaraan layanan kesehatan itu, sambung dia, peran parlemen sangat krusial.
“Kita menegaskan agar parlemen-parlemen Asia berperan dalam menjamin layanan kesehatan yang tidak diskriminatif melalui perumusan instrumen hukum yang memandatkan pemerintah menyediakan layanan kesehatan bagi semua golongan masyarakat,” imbuh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.
DPR juga berpendapat bahwa kesetaraan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.
“Saya menilai masalah penyediaan kesetaraan layanan kesehatan ini tidak sekadar domain legislatif dan eksekutif. Kita perlu melibatkan juga sektor-sektor swasta agar mereka menyediakan alokasi dana sosialnya untuk layanan kesehatan publik,” pungkas legislator yang duduk di Komisi 7 tersebut.
“Komisi ini sangat penting karena menyangkut banyak hal yang berdampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat luas seperti layanan kesehatan, perang terhadap korupsi, perlindungan tenaga kerja migran, dan peran perempuan di ranah publik,” ujar Rofi menjelaskan dalam rilis yang diterima Sindonews, Minggu (7/10/2018).
Lebih lanjut politisi PKS itu menyoroti resolusi bertajuk “Collaboration on Health Equity in Asia” yang dibahas pada sidang APA tersebut.
“Pandangan DPR menekankan bahwa kesetaraan dalam memperoleh layanan kesehatan (health equity) yang layak adalah hak asasi manusia yang paling fundamental. Tidak boleh ada seorang pun tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
Untuk menjamin tersedianya kesetaraan layanan kesehatan itu, sambung dia, peran parlemen sangat krusial.
“Kita menegaskan agar parlemen-parlemen Asia berperan dalam menjamin layanan kesehatan yang tidak diskriminatif melalui perumusan instrumen hukum yang memandatkan pemerintah menyediakan layanan kesehatan bagi semua golongan masyarakat,” imbuh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.
DPR juga berpendapat bahwa kesetaraan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.
“Saya menilai masalah penyediaan kesetaraan layanan kesehatan ini tidak sekadar domain legislatif dan eksekutif. Kita perlu melibatkan juga sektor-sektor swasta agar mereka menyediakan alokasi dana sosialnya untuk layanan kesehatan publik,” pungkas legislator yang duduk di Komisi 7 tersebut.
(ian)
