AS Tuduh Rusia 'Curangi' Sanksi Korea Utara
Selasa, 18 September 2018 - 08:17 WIB
AS Tuduh Rusia 'Curangi' Sanksi Korea Utara
A
A
A
NEW YORK - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, menuduh Rusia melakukan kecurangan atas sanksi AS terhadap Korea Utara (Korut). Haley mengklaim Washington memiliki bukti pelanggaran Rusia yang konsisten dan luas.
Pertikaian antara AS dan Rusia mengenai Korut secara terbuka menunjukkan keretakan dalam kesatuan Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara. DK PBB sebelumnya dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi sejak 2006 dalam upaya untuk menghentikan pendanaan bagi program rudal nuklir dan balistik Pyongyang.
Haley mengatakan kepada DK PBB bahwa Rusia membantu Korut secara ilegal mendapatkan bahan bakar melalui cara memindahkannya di laut, telah menolak mengusir seorang warga Korut yang masuk dalam blacklist dewan tahun lalu dan telah mendorong perubahan pada laporan independen PBB tentang pelanggaran sanksi untuk menutupi pelanggaran oleh orang Rusia.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengatakan, Moskow tidak menekan para penulis laporan PBB dan menyalahkan Haley karena meningkatkan ketegangan. Ia juga menunjukkan bahwa laporan itu telah memutuskan bahwa transfer kapal-ke-kapal khusus bahan bakar oleh kapal Rusia, dikutip oleh Haley, bukan pelanggaran.
Haley mengatakan Washington telah melacak sekitar 148 kasus tahun ini dari kapal tanker minyak yang mengirim bahan bakar ke Korut. Bahan bakar itu diperoleh melalui pengiriman kapal ke kapal di laut yang melanggar batas atas sanksi AS. Ia tidak mengatakan berapa banyak transfer yang kemungkinan telah menerima bantuan dari Rusia.
"Rusia harus menghentikan pelanggarannya terhadap sanksi Korea Utara. Itu harus mengakhiri upaya bersama untuk menutupi bukti pelanggaran sanksi," katanya.
"Pelanggarannya tidak satu kali. Mereka sistematis," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (18/9/2018).
Rusia dan China telah menyarankan Dewan Keamanan membahas pengurangan sanksi setelah Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu pada bulan Juni lalu dan Kim berjanji untuk bekerja menuju denuklirisasi.
Haley mengatakan bahwa sementara pembicaraan yang sulit dan sensitif antara AS dengan Korut sedang berlangsung, itu adalah saat yang salah untuk memulai pelonggaran sanksi terhadap Pyongyang.
"Tidak mungkin untuk mencapai kesepakatan jika Anda tidak menawarkan apa pun sebagai imbalan atas permintaan Anda," kata Nebenzia, menunjukkan bahwa langkah membangun kepercayaan dapat dilakukan untuk Korut dan Korsel menandatangani perjanjian damai.
Duta Besar China, Ma Zhaoxu mengatakan Beijing menerapkan sanksi terhadap Korut dan memperingatkan bahwa menghadapi Pyongyang akan menjadi jalan buntu. Dia menyerukan kemajuan dalam negosiasi dan mendesak Dewan Keamanan untuk tetap bersatu dalam masalah ini.
"Berusaha memaksa tidak akan membawa konsekuensi yang buruk," kata Ma kepada dewan.
Sementara kepala urusan politik Rosemary DiCarlo mengatakan kepada dewan bahwa sementara ada beberapa perkembangan positif baru-baru ini, masih ada tanda-tanda Korut mempertahankan dan mengembangkan senjata nuklir dan program rudal balistik.
Pertikaian antara AS dan Rusia mengenai Korut secara terbuka menunjukkan keretakan dalam kesatuan Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara. DK PBB sebelumnya dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi sejak 2006 dalam upaya untuk menghentikan pendanaan bagi program rudal nuklir dan balistik Pyongyang.
Haley mengatakan kepada DK PBB bahwa Rusia membantu Korut secara ilegal mendapatkan bahan bakar melalui cara memindahkannya di laut, telah menolak mengusir seorang warga Korut yang masuk dalam blacklist dewan tahun lalu dan telah mendorong perubahan pada laporan independen PBB tentang pelanggaran sanksi untuk menutupi pelanggaran oleh orang Rusia.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengatakan, Moskow tidak menekan para penulis laporan PBB dan menyalahkan Haley karena meningkatkan ketegangan. Ia juga menunjukkan bahwa laporan itu telah memutuskan bahwa transfer kapal-ke-kapal khusus bahan bakar oleh kapal Rusia, dikutip oleh Haley, bukan pelanggaran.
Haley mengatakan Washington telah melacak sekitar 148 kasus tahun ini dari kapal tanker minyak yang mengirim bahan bakar ke Korut. Bahan bakar itu diperoleh melalui pengiriman kapal ke kapal di laut yang melanggar batas atas sanksi AS. Ia tidak mengatakan berapa banyak transfer yang kemungkinan telah menerima bantuan dari Rusia.
"Rusia harus menghentikan pelanggarannya terhadap sanksi Korea Utara. Itu harus mengakhiri upaya bersama untuk menutupi bukti pelanggaran sanksi," katanya.
"Pelanggarannya tidak satu kali. Mereka sistematis," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (18/9/2018).
Rusia dan China telah menyarankan Dewan Keamanan membahas pengurangan sanksi setelah Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu pada bulan Juni lalu dan Kim berjanji untuk bekerja menuju denuklirisasi.
Haley mengatakan bahwa sementara pembicaraan yang sulit dan sensitif antara AS dengan Korut sedang berlangsung, itu adalah saat yang salah untuk memulai pelonggaran sanksi terhadap Pyongyang.
"Tidak mungkin untuk mencapai kesepakatan jika Anda tidak menawarkan apa pun sebagai imbalan atas permintaan Anda," kata Nebenzia, menunjukkan bahwa langkah membangun kepercayaan dapat dilakukan untuk Korut dan Korsel menandatangani perjanjian damai.
Duta Besar China, Ma Zhaoxu mengatakan Beijing menerapkan sanksi terhadap Korut dan memperingatkan bahwa menghadapi Pyongyang akan menjadi jalan buntu. Dia menyerukan kemajuan dalam negosiasi dan mendesak Dewan Keamanan untuk tetap bersatu dalam masalah ini.
"Berusaha memaksa tidak akan membawa konsekuensi yang buruk," kata Ma kepada dewan.
Sementara kepala urusan politik Rosemary DiCarlo mengatakan kepada dewan bahwa sementara ada beberapa perkembangan positif baru-baru ini, masih ada tanda-tanda Korut mempertahankan dan mengembangkan senjata nuklir dan program rudal balistik.
(ian)
