Mufti Malaysia: Yang Diperjuangkan Kaum LGBT Hak-hak Binatang

PETALING JAYA - Seorang mufti di Malaysia menyebut aktivisme lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) untuk memperjuangkan hak-hak binatang. Menurutnya, mereka yang menentang penghapusan potret aktivis LGBT dalam pameran di Penang memiliki pemahaman yang salah tentang kebebesan di negara tersebut.

Mufti yang menentang kegiatan LGBT tersebut adalah Wan Salim Wan Mohd Noor. Dia adalah mufti Penang.

“Kelompok yang menyatakan kecewa dengan tindakan pemerintah negara bagian, jelas tidak mengerti arti kebebasan," katanya.

"Apa yang orang-orang ini perjuangkan sebenarnya adalah hak-hak binatang karena kebebasan untuk manusia harus diikat oleh agama dan budaya," katanya seperti dikutip The Star, Jumat (10/8/2018) malam.

Wan Salim juga mendesak pemerintah negara bagian Penang untuk tidak menyerah pada tuntutan oleh kelompok-kelompok yang menyerukan agar potret-potret aktivis LGBT dipulihkan dalam pameran. Pameran itu bagian dari festival di George Town.

Dia menegaskan bahwa Islam tidak menentang kebebasan artistik, tetapi kreativitas tidak boleh melampaui batas-batas agama dan budaya.

"Biarkan semua kegiatan artistik berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan pembangunan bangsa, bukan seni yang menyimpang dan tidak bermoral yang dapat membawa ras dan negara kita ke jurang kehancuran," ujarnya.

Pada hari Rabu, 8 Agustus 2018, pejabat di Departemen Perdana Menteri Mujahid Yusof Rawa menegaskan di Parlemen bahwa dia telah memerintahkan penghapusan potret aktivis Nisha Ayub dan Pang Khee Teik dari pameran Stripes and Strokes di George Town Festival.

Nisha dan Pang digambarkan memegang simbol bendera Garis Gemilang yang diambil oleh fotografer Mooreyameen Mohamad.

Nisha adalah wanita transgender pertama yang menerima International Women of Courage Award pada tahun 2016. Sedangkan Pang adalah salah satu pendiri "Seksualiti Merdeka".

Menurut Mujahid, pejabat yang bertanggung jawab atas urusan agama, potret itu diturunkan karena mereka mempromosikan kegiatan LGBT, yang tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pakatan Harapan.

Namun, tindakan Mujahid dikecam beberapa aktivis. Pengacara Siti Kasim menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah Pakatan Harapan karena menyerah pada bigot dan fasis.