PBB Didesak Perketat Sanksi Hingga Korut Tepati Janji Denuklirisasi

NEW YORK - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo meminta anggota PBB untuk memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara (Korut) lebih ketat. Ia pun meminta pemimpin Korut, Kim Jong-un, untuk memenuhi janjinya untuk denuklirisasi.

Sementara Pompeo berbicara secara umum tentang perlunya negara-negara untuk menjaga janji mereka untuk menegakkan sanksi, duta besar AS untuk PBB Nikki Haley langsung menyerang Rusia dan China atas upaya memblokir AS untuk meningkatkan tekanan terhadap Pyongyang.

Pompeo mengatakan dia dan Presiden Donald Trump tetap optimis tentang prospek tercapainya kesepakatan denuklirisasi dengan Kim Jong-un.

"Ini sangat mudah, kan," kata Pompeo seperti dikutip dari CNN, Sabtu (21/7/2018).

"Dan itu bukan saya - itu bukan uraian saya tentang apa yang perlu dilakukan. Ketua Kim membuat janji. Ketua Kim tidak hanya mengatakan kepada Presiden Trump, tetapi (juga pada Presiden Korea Selatan) bahwa ia siap untuk denuklirisasi. Ruang lingkup dan skala itu disetujui. Orang Korea Utara mengerti apa artinya itu. Tidak ada kesalahan tentang seperti apa ruang lingkup denuklirisasi," urainya.

"Jadi, apa yang perlu kita lihat?" Pompeo bertanya.

"Kita perlu melihat Ketua Kim melakukan apa yang dia janjikan kepada dunia yang akan dia lakukan. Ini tidak terlalu mewah, tapi itu adalah kebenaran," sambungnya.

Sebelumnya, Pompeo mengatakan dia dan Trump optimis bahwa kemajuan sedang terjadi.

"Presiden Trump tetap optimis tentang prospek denuklirisasi Korea Utara," kata diplomat tinggi AS itu.

"Begitu juga dengan saya, karena kemajuan sedang terjadi," imbuhnya.

Tapi Pompeo berada di PBB dengan Haley untuk mengatasi masalah, bukan kemajuan. Dia mencatat bahwa Pyongyang telah secara ilegal menyelundupkan minyak 89 kali dalam lima bulan pertama tahun ini dengan menggunakan transfer kapal ke kapal.

"Korut saat ini sedang menyelundupkan produk-produk minyak ke dalam negeri pada tingkat yang jauh melebihi kuota yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Pompeo, menambahkan bahwa transfer kapal-ke-kapal ilegal adalah cara yang paling menonjol.

Transfer ini terus terjadi. "Amerika Serikat mengingatkan setiap negara anggota PBB tentang tanggung jawabnya untuk menghentikan pengiriman kapal ke kapal ilegal, dan kami mendesak mereka untuk meningkatkan upaya penegakan hukum mereka juga," tegas Pompeo.

"Ketika sanksi tidak ditegakkan dengan ketat, prospek untuk denuklirisasi yang sukses berkurang," cetusnya.

Sementara itu Haley menyerang Rusia dan Cina secara langsung. Dia merujuk pada upaya AS untuk membawa pengaduan sebelum PBB mendisiplinkan Korut atas penyelundupannya. Namun China dan Rusia memblokir langkah itu.

"Kami memiliki foto-foto bukti pengiriman antar-kapal," kata Haley.

"Sekarang bagi China dan Rusia untuk memblokirnya, apa yang mereka katakan kepada kami? Apakah mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka ingin terus memasok minyak ini? Mereka mengklaim mereka membutuhkan lebih banyak informasi. Kami tidak perlu informasi lebih lanjut. Panitia sanksi memiliki apa yang dibutuhkan. Kita semua tahu itu akan maju," tutur Haley.

Pompeo juga meminta anggota PBB untuk menindak berbagai bentuk penghukuman sanksi, termasuk penyelundupan batu bara lewat laut, penyelundupan melalui perbatasan darat dan kehadiran pekerja tamu Korut di negara-negara tertentu.

Menteri Luar Negeri AS itu mengatakan pencurian dunia maya oleh Korut dan kegiatan kriminal lainnya juga menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi rezim.

"Dan mereka harus dihentikan," tegas Pompeo.