Soal Larangan Masuk ke Yerusalem, Ini Kata Wamenlu RI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, A.M Fachir angkat bicara mengenai adanya laporan bahwa Israel telah melarang warga Indonesia (WNI) memasuki wilayah mereka, termasuk di dalamnya ke Yerusalem.
Ditemui paska membuka pertemuan tingat pejabat tinggi Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development atau CEAPAD, Fachir menyatakan pihaknya sudah mengetahui hal ini dan itu hak Israel untuk memberikan atau tidak memberikan visa kepada seseorang.
"Bahwa pertama ya kita tahu langkah tersebut, tapi kita juga harus memaklumi bahwa setiap negara memiliki kebijakan terkait pemberian fasilitas visa, memberikan atau tidak memberikan. Itu saja. Tidak lebih dari itu," ucap Fachir, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Ketika disinggung apakah Indonesia sudah memprediksi hal ini, Fachir kembali mengulangi pernyataanya bahwa setiap negara memiliki hak untuk memberikan visa atau menolaknya kepada seseorang atau kelompok.
"Makanya tadi, bahwa semua itu memiliki kebijakan untuk menentukan langkah-langkah atau keputusan terkait pemberian fasilitas visa," ucapnya.
Sebelumnya diwartakan, pemerintah Israel dilaporkan telah melarang masuk turis asal Indonesia ke negara mereka. Pelarangan ini adalah respon atas penolakan pemerintah Indonesia untuk memberikan visa turis kepada warga Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nahshon menyatakan, pihaknya telah mencoba untuk "membujuk" Indonesia untuk memberikan visa turis kepada warga Israel, namun usaha itu menemui kegagalan.
Karena kesal gagal membujuk pemerintah Indonesia, Israel akhirnya memutuskan untuk menerapkan larangan masuk bagi turis asal Indonesia ke negara mereka.
Ditemui paska membuka pertemuan tingat pejabat tinggi Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development atau CEAPAD, Fachir menyatakan pihaknya sudah mengetahui hal ini dan itu hak Israel untuk memberikan atau tidak memberikan visa kepada seseorang.
"Bahwa pertama ya kita tahu langkah tersebut, tapi kita juga harus memaklumi bahwa setiap negara memiliki kebijakan terkait pemberian fasilitas visa, memberikan atau tidak memberikan. Itu saja. Tidak lebih dari itu," ucap Fachir, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Ketika disinggung apakah Indonesia sudah memprediksi hal ini, Fachir kembali mengulangi pernyataanya bahwa setiap negara memiliki hak untuk memberikan visa atau menolaknya kepada seseorang atau kelompok.
"Makanya tadi, bahwa semua itu memiliki kebijakan untuk menentukan langkah-langkah atau keputusan terkait pemberian fasilitas visa," ucapnya.
Sebelumnya diwartakan, pemerintah Israel dilaporkan telah melarang masuk turis asal Indonesia ke negara mereka. Pelarangan ini adalah respon atas penolakan pemerintah Indonesia untuk memberikan visa turis kepada warga Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nahshon menyatakan, pihaknya telah mencoba untuk "membujuk" Indonesia untuk memberikan visa turis kepada warga Israel, namun usaha itu menemui kegagalan.
Karena kesal gagal membujuk pemerintah Indonesia, Israel akhirnya memutuskan untuk menerapkan larangan masuk bagi turis asal Indonesia ke negara mereka.
(ian)