Mahathir Rombak Kebijakan Najib

KUALA LUMPUR - Mahathir Mohamad langsung mendeklarasikan rencananya merombak sebagian besar kebijakan selama pemerintahan Najib Razak.

Tekad yang juga janji itu disampaikan setelah partai koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpinnya kemarin dipastikan menumbangkan koalisi Barisan Nasional. Langkah fundamental lainnya yang akan mewarnai pemerintahan Mahathir adalah mengusut sejumlah dugaan skandal korupsi yang menyeret Najib, termasuk kasus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) senilai USD700 juta.

Dalam pemilu parlemen, koalisi PH yang dipimpin Mahathir sukses meraih 113 kursi dari total 222 kursi parlemen. Kemenangan ini melenggangkan langkah politikus gaek berusia 92 tahun itu menduduki posisi perdana menteri (PM). Dan tadi malam dia secara resmi dilantik sebagai perdana menteri ketujuh negeri jiran tersebut di Istana Nasional Malaysia.

Dengan demikian Mahathir tercatat sebagai kepala negara tertua di dunia. Sebelumnya mantan pemimpin Partai UMNO itu pernah menjabat sebagai PM Malaysia selama 22 tahun (1981-2003). Dia kembali naik ke panggung politik karena tidak puas dengan pemerintahan Najib. Ini merupakan kali pertama PH menang atas Barisan Nasional (BN).

Dalam kampanyenya, janji politik yang ditawarkan merupakan antitesis dari kebijakan yang diambil Najib, termasuk kontroversi investasi China yang dianggap merugikan rakyat dan Malaysia. Dia berjanji akan menyusun dan menerapkan kebijakan prorakyat dan memperhatikan masa depan Malaysia.

“Pemerintahan saya akan merombak beberapa kebijakan yang diimplementasikan koalisi Barisan Nasional,” ujar Mahathir seperti dilansir Reuters kemarin. Dalam masa 100 hari pemerintahannya, Mahathir diperkirakan akan terfokus pada 10 janji yang sudah dilemparkannya saat kampanye. Janji tersebut terangkum dalam buku setebal 194 halaman.

Mahathir optimistis bisa memenuhinya. “Buku ini menyimpan begitu banyak janji yang akan kami penuhi saat di Putrajaya (berkuasa),” ujar Mahathir pada Maret seperti dikutip channelnews asia.com.

Sebagaimana tertulis di dalam buku itu, Mahathir bersama PH berjanji menghapus pajak barang dan layanan (goods and service tax/GST) sebesar 6% dan menggantinya dengan pajak penjualan dan layanan (sales and service tax/SST).

Mahathir menyebut kebijakan itu bukanlah sebuah kemunduran, melainkan sebuah pembatalan. Pada 11 Maret silam, mantan PM Najib Razak mengatakan keinginan PH untuk menindih GST dengan SST merupakan omong kosong. Sebab jika tidak mampu meraup pendapatan RM45 miliar, Malaysia akan mengalami defisit. Utang Malaysia akan meningkat dan menyebabkan negara ambruk seperti Yunani.

Mahathir juga berjanji akan menyelidiki skandal yang menimpa institusi berpengaruh dan merestrukturisasi kepemimpinannya. Perusahaan itu me liputi 1MDB, MARA, FELDA, dan Tabung Haji. 1MDB yang dikepalai Najib tersandung skandal korupsi miliaran ringgit sejak 2015 silam.

1MDB merupakan perusahaan investasi milik negara. Pada 2015, uang sebesar USD700 juta yang dituduh dicuri dari 1MDB mengalir ke rekening Najib. Namun Najib menepis tuduhan itu. Otoritas AS menuduh uang sebesar USD4,5 miliar dicuri dari 1MDB oleh seseorang yang dekat dengan Najib dan keluarganya.

Jaksa Agung AS Jeff Session menyebut skandal 1MDB sebagai kleptokrasi terburuk. Penyelidikan pencucian uang itu melibatkan enam negara, termasuk AS, Swiss, dan Singapura. Hampir USD30 juta dari uang curian itu digunakan untuk membeli perhiasan oleh istri Na jib, Rosmah, termasuk kalung berlian pink langka 22 karat.

Sebagai pemenang, Mahathir telah bersumpah tidak akan melakukan balas dendam terhadap pemerintahan sebelumnya. Namun dia akan meng hukum penyelewengan kekuasaan melalui aturan hukum. Jika Najib dibuktikan dan dinyatakan bersalah, dia akan menerima konsekuensinya.

Aturan fake news Malaysia juga akan dikaji lagi. Mahathir juga berjanji menyamaratakan gaji minimum sebagai titik awal perbaikan kesejahteraan, memperkenalkan skema Dana Hemat Karyawan (KWSP) bagi ibu rumah tangga, dan menangguhkan pembayaran Badan Tabungan Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) kepada peminjam berpenghasilan kurang dari RM4.000.

Kemudian menstabilkan harga minyak dan memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara tepat, yakni untuk sepeda motor di bawah 125 cc dan mobil di bawah 1.300 cc, mengkaji ulang megaproyek asing seperti Rel Pantai Timur senilai RM55 miliar, serta mengembalikan status Sabah dan Sarawak sesuai dengan Perjanjian Malaysia 1963.

Utang tidak wajar yang dipaksakan kepada peneroka agen permukiman FELDA akan dihapus dan Skema Peduli Kesehatan dengan memberikan perawatan gratis di klinik swasta terdaftar untuk golongan B40 akan segera diperkenalkan. Janji itu diharapkan warga Malaysia segera di realisasi sesaat setelah Mahathir ke Putra jaya.

Mengenai investasi China di Malaysia, Mahathir berjanji akan menegosiasi ulang dengan Beijing. Dia menegaskan mendukung Inisiatif Jalan dan Sabuk (BRI) China. Tapi dia menegaskan bahwa Malaysia memiliki hak untuk merenegosiasi beberapa kesepakatan dengan Beijing jika diperlukan.

“Kita tidak memiliki masalah dengan BRI. Yang jelas kita tidak ingin melihat terlalu banyak kapal perang di wilayah ini karena satu kapal perang bisa menarik kapal perang lainnya,” ujar Mahathir.

Salah satu proyek BRI yang dikembangkan di Malaysia adalah pembangunan hunian Kota Hutan senilai USD100 miliar di dekat perbatasan dengan Singapura dan Rel Pantai Timur senilai USD13 miliar yang digadang-gadang Najib sebagai pembuka lapangan pekerjaan.

Namun hal itu memunculkan ketidakpuasaan atas peningkatan pengaruh Chi na yang sedang gencar berinvestasi di Asia Tenggara. Laporan Nomura bulan lalu menunjukkan Malaysia sebagai salah satu negara yang paling diuntungkan dengan investasi China di Asia.

Kuala Lumpur mendapatkan investasi proyek infrastruktur senilai USD34,2 miliar berkaitan dengan BRI. Itu membangun kesan bahwa Najib “menjual” Malaysia ke China. Berdasarkan hasil penghitungan suara, BN hanya meraih 79 kursi dan Partai Islam Semalaysia (PAS) 15 kursi dari total 222 kursi.

Sisanya diperoleh PH. Najib yang juga merupakan pemimpin BN menerima kekalahan itu dengan lapang dada. “Kami sudah melakukan yang terbaik dan bangga dengan rekor yang kami catat,” ujar Najib.

Tarik Gerbong Pendukung Barisan Nasional
Pengamat hubungan internasional Dinna Wisnu mengatakan, ada sejumlah faktor di balik kemenangan kubu Mahathir. Menurut dia, koalisi Pakatan Harapan (PH) memang sudah memenangi popularitas. Hal ini terlihat dari Pemilu 2013, tetapi saat itu mereka tidak dapat menguasai kursi di negara bagian.

“Munculnya Mahathir bukan karena hanya dia figur yang populer, tetapi juga harus dilihat sebagai pecahan dari Barisan Nasional (BN),” kata Dinna Wisnu. Mahathir membawa sebagian gerbong pendukung BN dan terlibat di partai yang baru dibentuknya, Partai Pribumi Bersatu.

“Kemungkinan dia memborong suara dari voter yang sudah tua atau di atas 40 tahun,” papar wakil Indonesia untuk AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) itu. Senada, pengamat kebijakan dari Universitas Indonesia Vishnu Juwono menuturkan, setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan kalahnya BN atas PH.

Pertama, terus menurunnya kepercayaan publik kepada Pemerintah Malaysia setelah adanya kasus korupsi yang melibatkan PM Najib Razak dan kedua adalah bergabungnya sosok Mahathir Mohamad dalam kelompok oposisi.

“Faktor utamanya menurut saya adalah legitimasi politik dari PM Najib yang rendah akibat dugaan korupsi terhadap dana investasi milik negara 1MDB,” kata Vishnu. Bergabungnya Mahathir ke kubu oposisi juga telah berhasil meyakinkan golongan mayoritas Melayu untuk meninggalkan koalisi BN yang dipimpin Najib. (Muh Shamil/ Andika Hendra)