PLO Serukan Boikot Pembukaan Kedutaan AS di Yerusalem
PLO Serukan Boikot Pembukaan Kedutaan AS di Yerusalem
A
A
A
YERUSALEM - Kedutaan dan misi diplomatik di Israel diserukan untuk memboikot upacara pembukaan kedutaan Amerika Serikat (AS) di Yerusalem, yang akan berlangsung pada 14 Mei. Seruan itu dilontarkan oleh Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Tayseer Khaled.
Seruan itu muncul setelah duta besar AS di Tel Aviv, David Friedman, memperluas undangan untuk misi diplomatik guna menghadiri upacara pembukaan kedutaan negara adidaya itu. Acara itu rencananya akan dihelat bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Israel yang oleh warga Palestina disebut sebagai Hari Nakba atau bencana. Kala itu diperkirakan sekitar 750.000 warga Palestina diusir dari rumah dan desa mereka.
Khaled menekankan dalam pernyataan pers bahwa komunitas internasional punya pilihan; apakah akan mematuhi hukum internasional yang menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, atau hukum Amerika tentang kekacauan yang merusak.
Dia menekankan perlunya menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB yang menetapkan bahwa setiap keputusan yang mengubah status Yerusalem adalah batal demi hukum seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (11/5/2018).
Keputusan Presiden Donald Trump untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem pada bulan Desember disambut dengan kecaman dari komunitas internasional. Majelis Umum PBB bahkan memilih untuk menolak keputusan sepihak tersebut.
Khaled menyatakan bahwa pelanggaran mencolok Trump terhadap hukum internasional tentang Yerusalem menuntut tindakan tegas, termasuk penuntutan kejahatan perang Israel di Pengadilan Kriminal Internasional. Ia mendesak negara-negara Arab untuk memutuskan hubungan dengan negara manapun yang memindahkan kedutaan mereka ke wilayah yang diduduki Yerusalem.
Paraguay, Honduras, Guatemala, dan Rumania adalah di antara negara-negara yang telah memutuskan untuk merelokasi kedutaan mereka ke Yerusalem.
Seruan itu muncul setelah duta besar AS di Tel Aviv, David Friedman, memperluas undangan untuk misi diplomatik guna menghadiri upacara pembukaan kedutaan negara adidaya itu. Acara itu rencananya akan dihelat bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Israel yang oleh warga Palestina disebut sebagai Hari Nakba atau bencana. Kala itu diperkirakan sekitar 750.000 warga Palestina diusir dari rumah dan desa mereka.
Khaled menekankan dalam pernyataan pers bahwa komunitas internasional punya pilihan; apakah akan mematuhi hukum internasional yang menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, atau hukum Amerika tentang kekacauan yang merusak.
Dia menekankan perlunya menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB yang menetapkan bahwa setiap keputusan yang mengubah status Yerusalem adalah batal demi hukum seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (11/5/2018).
Keputusan Presiden Donald Trump untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem pada bulan Desember disambut dengan kecaman dari komunitas internasional. Majelis Umum PBB bahkan memilih untuk menolak keputusan sepihak tersebut.
Khaled menyatakan bahwa pelanggaran mencolok Trump terhadap hukum internasional tentang Yerusalem menuntut tindakan tegas, termasuk penuntutan kejahatan perang Israel di Pengadilan Kriminal Internasional. Ia mendesak negara-negara Arab untuk memutuskan hubungan dengan negara manapun yang memindahkan kedutaan mereka ke wilayah yang diduduki Yerusalem.
Paraguay, Honduras, Guatemala, dan Rumania adalah di antara negara-negara yang telah memutuskan untuk merelokasi kedutaan mereka ke Yerusalem.
(ian)
Explore More