Saudi Protes Pembacaan Ikrar Pancasila Saat Ibadah Sa'i
Saudi Protes Pembacaan Ikrar Pancasila Saat Ibadah Sa'i
A
A
A
RIYADH - Pemerintah Arab Saudi diketahui melemparkan protes kepada Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Riyadh mengenai pembacaan ikrar Pancasila dan nasyid Yaa Lal Wathan oleh sejumlah jemaah umrah Indonesia yang tengah menjalankan ibadah sa'i.
Melalui akun Facebooknya, Duta Besar Indonesia untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menuturkan, bahwa protes itu disampaikan pemerintah Saudi melalui telepon. Agus menyatakan, setelah mendapat penjelasan darinya, pemerintah Saudi mulai bisa memahami, meski mereka mengajukan banyakpertanyaan.
"Mereka minta kepastian kepada saya agar kejadian tersebut tidak terulang dan menekan saya sebagai pelayan WNI di Saudi untuk menyampaikan dan mengajarkan rambu-rambu diplomatik yang harus dijunjung bersama," tulis Agus, seperti dikutip Sindonews pada Rabu (28/2).
Agus kemudian menyatakan, dia cukup menyayangkan terjadinya aksi yang “tidak biasa” di Mas'a atau tempat melakukan ibadah Sa'i yang dilakukan oleh segelintir jamaah umrah Indonesi.
"Semua WNI yang berada di Arab Saudi baik yang tinggal (muqimin), umrah, haji atau yang sedang berkunjung secara otomatis akan menjadi tanggung jawab KBRI untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada mereka," ucapnya.
"Dan jika ada WNI di Arab Saudi ini melakukan tindakan yang keluar dari kepatutan dan menabrak rambu-rambu diplomatik, maka secara diplomatik yang akan diprotes pertama kali oleh Kerajaan Arab Saudi adalah Dubes RI sebagai Pelayan ekspatriat Indonesia di Arab Saudi," sambungnya.
Dirinya lalu mengatakan, aksi di Mas'a tersebut berpotensi mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dan Arab Saudi yang saat ini sedang berada di masa keemasan dan mengimbau kepada seluruh warga Indonesia yang sedang atau akan berkunjung ke Arab Saudi, diimbau untuk mematuhi hukum, peraturan dan kepatutan yang berlaku di Arab Saudi.
"Kerajaan Arab Saudi melarang keras segala bentuk politisasi Umrah ataupun Haji.Jika WNI ingin berkreasi, maka KBRI siap memfasilitasi dengan catatan kreasi dan aksi tersebut dilakukan di dalam tembok KBRI yang merupakan wilayah penuh Republik Indonesia, serta memiliki kekebalan diplomatik. Satu centimeter di luar tembok KBRI itu sudah masuk wilayah kedaulatan Saudi Arabia yang harus tunduk pada hukum, aturan dan norma Saudi," ungkapnya.
Dia menambahkan, saat ini pikiran dan usaha keras sedang dilakukan KBRI Riyadh untuk menyelamatkan nyawa beberapa WNI yang terkena hukuman mati. "Kami sedang ikhtiar melakukan PK dan PK ini adalah yang pertama kali dalam sejarah KBRI Riyadh. Mohon kami didoakan kepada Allah agar semua ikhtiar ini dimudahkan sebagai Khidmah kemanusiaan KBRI Riyadh dan jangan bebani kami dengan hal-hal yg seharusnya tidak perlu terjadi," tukasnya.
Melalui akun Facebooknya, Duta Besar Indonesia untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menuturkan, bahwa protes itu disampaikan pemerintah Saudi melalui telepon. Agus menyatakan, setelah mendapat penjelasan darinya, pemerintah Saudi mulai bisa memahami, meski mereka mengajukan banyakpertanyaan.
"Mereka minta kepastian kepada saya agar kejadian tersebut tidak terulang dan menekan saya sebagai pelayan WNI di Saudi untuk menyampaikan dan mengajarkan rambu-rambu diplomatik yang harus dijunjung bersama," tulis Agus, seperti dikutip Sindonews pada Rabu (28/2).
Agus kemudian menyatakan, dia cukup menyayangkan terjadinya aksi yang “tidak biasa” di Mas'a atau tempat melakukan ibadah Sa'i yang dilakukan oleh segelintir jamaah umrah Indonesi.
"Semua WNI yang berada di Arab Saudi baik yang tinggal (muqimin), umrah, haji atau yang sedang berkunjung secara otomatis akan menjadi tanggung jawab KBRI untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada mereka," ucapnya.
"Dan jika ada WNI di Arab Saudi ini melakukan tindakan yang keluar dari kepatutan dan menabrak rambu-rambu diplomatik, maka secara diplomatik yang akan diprotes pertama kali oleh Kerajaan Arab Saudi adalah Dubes RI sebagai Pelayan ekspatriat Indonesia di Arab Saudi," sambungnya.
Dirinya lalu mengatakan, aksi di Mas'a tersebut berpotensi mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dan Arab Saudi yang saat ini sedang berada di masa keemasan dan mengimbau kepada seluruh warga Indonesia yang sedang atau akan berkunjung ke Arab Saudi, diimbau untuk mematuhi hukum, peraturan dan kepatutan yang berlaku di Arab Saudi.
"Kerajaan Arab Saudi melarang keras segala bentuk politisasi Umrah ataupun Haji.Jika WNI ingin berkreasi, maka KBRI siap memfasilitasi dengan catatan kreasi dan aksi tersebut dilakukan di dalam tembok KBRI yang merupakan wilayah penuh Republik Indonesia, serta memiliki kekebalan diplomatik. Satu centimeter di luar tembok KBRI itu sudah masuk wilayah kedaulatan Saudi Arabia yang harus tunduk pada hukum, aturan dan norma Saudi," ungkapnya.
Dia menambahkan, saat ini pikiran dan usaha keras sedang dilakukan KBRI Riyadh untuk menyelamatkan nyawa beberapa WNI yang terkena hukuman mati. "Kami sedang ikhtiar melakukan PK dan PK ini adalah yang pertama kali dalam sejarah KBRI Riyadh. Mohon kami didoakan kepada Allah agar semua ikhtiar ini dimudahkan sebagai Khidmah kemanusiaan KBRI Riyadh dan jangan bebani kami dengan hal-hal yg seharusnya tidak perlu terjadi," tukasnya.
(esn)
Explore More