ASEAN Ingin Percepat Negosiasi Kode Etik
Kamis, 08 Februari 2018 - 10:49 WIB
ASEAN Ingin Percepat Negosiasi Kode Etik
A
A
A
SINGAPURA - Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berharap dapat mempercepat negosiasi kode etik dengan China untuk Laut China Selatan.
Meski begitu, Menteri Pertahanan (Menhan) Singapura Ng Eng Hen menyatakan tidak realistis mengharapkan kesepakatan dalam setahun. China dan 10 anggota ASEAN mengadopsi kerangka kerja negosiasi kode etik untuk mengatasi konflik di Laut China Selatan pada Agustus dan telah mulai berunding.
China mengklaim sebagian besar wilayah perairan itu. Sejumlah negara anggota ASEAN juga mengklaim sebagian wilayah tersebut. “Kami harap ini akan cepat tapiiniisuyangsangat rumit. Ini konflik umur satu abad. Mengharapkan kode etik dalam setahun itu tidak realistis,” kata Menhan Ng Eng Hen setelah pertemuan para Menhan ASEAN di Singapura, kemarin.
ASEAN dan China telah memuji kesepakatan kerangka kerja negosiasi itu sebagai kemajuan. Meski begitu, kegagalan untuk menegaskan tujuan awal perlunya membuat kode etik itu memiliki kekuatan hukum mengikat, memicu keraguan tentang efektivitas pakta tersebut. Membuat China menerima kode etik itu memiliki kekuatan hukum mengikat telah menjadi tujuan lama para anggota ASEAN yang mengklaim wilayah itu.
Beberapa negara ASEAN menganggap China tidak menghormati kedaulatan, menghalangi para nelayan, dan melakukan eksplorasi energi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Geng Shuang menjelaskan, Beijing bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk kode etik yang memuaskan semua negara di kawasan.
Kendati demikian, China terus meningkatkan pembangunan militer di Laut China Selatan. Angkatan Udara China kemarin juga menyatakan, jet tempur China Su-35 telah terlibat dalam patroli tempur di Laut China Selatan. China tidak menyatakan kapan patroli itu dilakukan atau di wilayah bagian mana di Laut China Selatan.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan, beberapa Menlu ASEAN menyatakan kekhawatiran tentang aktivitas China di Laut China Selatan, termasuk dalam reklamasi lahan untuk membuat pulau buatan. Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Filipina mengklaim beberapa bagian wilayah Laut China Selatan.
Taiwan juga memiliki klaim serupa. Singapura saat ini memegang posisi sebagai ketua ASEAN pada 2018 dan menjadi tuan rumah pertemuan para Menlu dan Menhan blok regional itu pekan ini. (Muh Shamil)
Meski begitu, Menteri Pertahanan (Menhan) Singapura Ng Eng Hen menyatakan tidak realistis mengharapkan kesepakatan dalam setahun. China dan 10 anggota ASEAN mengadopsi kerangka kerja negosiasi kode etik untuk mengatasi konflik di Laut China Selatan pada Agustus dan telah mulai berunding.
China mengklaim sebagian besar wilayah perairan itu. Sejumlah negara anggota ASEAN juga mengklaim sebagian wilayah tersebut. “Kami harap ini akan cepat tapiiniisuyangsangat rumit. Ini konflik umur satu abad. Mengharapkan kode etik dalam setahun itu tidak realistis,” kata Menhan Ng Eng Hen setelah pertemuan para Menhan ASEAN di Singapura, kemarin.
ASEAN dan China telah memuji kesepakatan kerangka kerja negosiasi itu sebagai kemajuan. Meski begitu, kegagalan untuk menegaskan tujuan awal perlunya membuat kode etik itu memiliki kekuatan hukum mengikat, memicu keraguan tentang efektivitas pakta tersebut. Membuat China menerima kode etik itu memiliki kekuatan hukum mengikat telah menjadi tujuan lama para anggota ASEAN yang mengklaim wilayah itu.
Beberapa negara ASEAN menganggap China tidak menghormati kedaulatan, menghalangi para nelayan, dan melakukan eksplorasi energi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Geng Shuang menjelaskan, Beijing bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk kode etik yang memuaskan semua negara di kawasan.
Kendati demikian, China terus meningkatkan pembangunan militer di Laut China Selatan. Angkatan Udara China kemarin juga menyatakan, jet tempur China Su-35 telah terlibat dalam patroli tempur di Laut China Selatan. China tidak menyatakan kapan patroli itu dilakukan atau di wilayah bagian mana di Laut China Selatan.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan, beberapa Menlu ASEAN menyatakan kekhawatiran tentang aktivitas China di Laut China Selatan, termasuk dalam reklamasi lahan untuk membuat pulau buatan. Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Filipina mengklaim beberapa bagian wilayah Laut China Selatan.
Taiwan juga memiliki klaim serupa. Singapura saat ini memegang posisi sebagai ketua ASEAN pada 2018 dan menjadi tuan rumah pertemuan para Menlu dan Menhan blok regional itu pekan ini. (Muh Shamil)
(nfl)
