Moskow Sebut 'Kremlin Report' Upaya Campur Tangan AS di Rusia
Selasa, 30 Januari 2018 - 21:10 WIB
Moskow Sebut 'Kremlin Report' Upaya Campur Tangan AS di Rusia
A
A
A
MOSKOW - Kepala Majelis Tinggi Rusia, Valentina Matvienko menyatakan, "Kremlin Report" adalah sebuah usaha terang-terangan Amerika Serikat (AS) untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Rusia. "Kremlin Report" adalah daftar tokoh yang mungkin akan dijatuhkan sanksi oleh AS.
Dalam daftar tersebut terdapat 114 tokoh politik Rusia, termasuk para pejabat top Kremlin. Beberapa pejabat tersebut adalah Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kepala Administrasi Presiden Anton Vaino, Wakil PM Pertama Igor Shuvalov, serta semua menteri termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.
Tak hanya itu, para pengusaha top Rusia seperti Alisher Usmanov, Sergey Ivanov dan Roman Abramovich, ikut-ikutan dijadikan target sanksi Departemen Keuangan AS.
"Masuknya para pemimpin negara kita, termasuk Perdana Menteri, dalam daftar seperti itu tidak dapat disebut selain merupakan campur tangan kotor dalam urusan dalam negeri sebuah negara berdaulat," kata Matvienko, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (30/1).
Dia lalu mengatakan, daftar tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Pada saat yang sama, dia mencatat bahwa perilisan laporan tersebut merupakan upaya AS untuk mencampuri pemilihan Presiden Rusia.
"Pelepasan daftar seperti itu pada malam pemilihan presiden tentu saja merupakan gangguan yang mencolok dalam proses pemilihan, upaya untuk mempengaruhi opini publik, menggoyahkan situasi di masyarakat, dan menurunkan tingkat dukungan yang tinggi untuk presiden. Daftar tersebut dapat menyebabkan hasil yang berlawanan, termasuk konsolidasi orang-orang Rusia di sekitar presiden," ucapnya.
Sementara itu, Peskov menyatakan pihaknya sampai saat ini masih mencoba menganalisa daftar tersebut sebelum akhirnya memutuskan langkah apa yang akan diambil Rusia sebagai respon atas laporan tersebut.
"Perlu untuk menganalisis publikasi ini, menganalisis fakta penerbitan daftar seperti itu yang menyebutkan anggota tertinggi pemerintah Rusia, yang merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan juga isu-isu lain seluas mungkin. Setelah analisis, mungkin, itu akan menjadi mungkin untuk menarik beberapa kesimpulan, saya lebih suka tidak maju dari diri kita sendiri dalam kasus ini," ucap Peskov.
Dalam daftar tersebut terdapat 114 tokoh politik Rusia, termasuk para pejabat top Kremlin. Beberapa pejabat tersebut adalah Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kepala Administrasi Presiden Anton Vaino, Wakil PM Pertama Igor Shuvalov, serta semua menteri termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.
Tak hanya itu, para pengusaha top Rusia seperti Alisher Usmanov, Sergey Ivanov dan Roman Abramovich, ikut-ikutan dijadikan target sanksi Departemen Keuangan AS.
"Masuknya para pemimpin negara kita, termasuk Perdana Menteri, dalam daftar seperti itu tidak dapat disebut selain merupakan campur tangan kotor dalam urusan dalam negeri sebuah negara berdaulat," kata Matvienko, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (30/1).
Dia lalu mengatakan, daftar tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Pada saat yang sama, dia mencatat bahwa perilisan laporan tersebut merupakan upaya AS untuk mencampuri pemilihan Presiden Rusia.
"Pelepasan daftar seperti itu pada malam pemilihan presiden tentu saja merupakan gangguan yang mencolok dalam proses pemilihan, upaya untuk mempengaruhi opini publik, menggoyahkan situasi di masyarakat, dan menurunkan tingkat dukungan yang tinggi untuk presiden. Daftar tersebut dapat menyebabkan hasil yang berlawanan, termasuk konsolidasi orang-orang Rusia di sekitar presiden," ucapnya.
Sementara itu, Peskov menyatakan pihaknya sampai saat ini masih mencoba menganalisa daftar tersebut sebelum akhirnya memutuskan langkah apa yang akan diambil Rusia sebagai respon atas laporan tersebut.
"Perlu untuk menganalisis publikasi ini, menganalisis fakta penerbitan daftar seperti itu yang menyebutkan anggota tertinggi pemerintah Rusia, yang merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan juga isu-isu lain seluas mungkin. Setelah analisis, mungkin, itu akan menjadi mungkin untuk menarik beberapa kesimpulan, saya lebih suka tidak maju dari diri kita sendiri dalam kasus ini," ucap Peskov.
(esn)
