UE Tangguhkan Bantuan untuk Pemilu Kamboja
Selasa, 12 Desember 2017 - 20:30 WIB
UE Tangguhkan Bantuan untuk Pemilu Kamboja
A
A
A
PHNOM PENH - Uni Eropa (UE), dalam sebuah surat kepada otoritas pemilihan Kamboja mengaku telah menangguhkan dana untuk pemilihan umum Kamboja yang akan berlangsung tahun depan. Penangguhan ini dilakukan karena UE merasa pemungutan pemilu tersebut tidak dapat dipercaya setelah pembubaran partai oposisi utama.
Partai Rescue Nasional Kamboja (CNRP), dibubarkan oleh pengadilan tertinggi Kamboja pada bulan lalu atas permintaan pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Permintaan pembubaran ini dilakukan setelah terjadi penangkapan atas pemimpin oposisi Kem Sokha karena tuduhan pengkhianatan.
"Proses pemilihan di mana partai oposisi utama telah diasingkan secara sewenang-wenang tidak dapat dianggap sah. Dengan keadaan seperti ini, UE tidak percaya ada kemungkinan proses pemilihan yang kredibel," bunyi surat UE, seperti dilansir Reuters pada Selasa (12/12).
Menanggapi hal ini, juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan menuturkan keputusan UE tersebut tidak akan mempengaruhi pemilihan, di mana Hun Sen diperkirakan akan memperpanjang lebih dari tiga dekade masa jabatan yang membuatnya menjadi Perdana Menteri terlama di dunia.
"Ini adalah kehendak mereka. Kami memiliki uang kami sendiri (untuk menggelar pemilu)," ucap Phay.
Seperti dikeahui, beberapa donor Barat telah mengecam pembubaran CNRP, yang dianggap sebagai pukulan paling serius terhadap demokrasi sejak sebuah kesepakatan perdamaian internasional, dan pemilihan yang dilakukan PBB pada awal 1990an. Pemilu itu mengakhiri perang selama puluhan tahun, dan genosida Khmer Merah yang menewaskan setidaknya 1,8 juta orang Kamboja pada tahun 1970-an.
Partai Rescue Nasional Kamboja (CNRP), dibubarkan oleh pengadilan tertinggi Kamboja pada bulan lalu atas permintaan pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Permintaan pembubaran ini dilakukan setelah terjadi penangkapan atas pemimpin oposisi Kem Sokha karena tuduhan pengkhianatan.
"Proses pemilihan di mana partai oposisi utama telah diasingkan secara sewenang-wenang tidak dapat dianggap sah. Dengan keadaan seperti ini, UE tidak percaya ada kemungkinan proses pemilihan yang kredibel," bunyi surat UE, seperti dilansir Reuters pada Selasa (12/12).
Menanggapi hal ini, juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan menuturkan keputusan UE tersebut tidak akan mempengaruhi pemilihan, di mana Hun Sen diperkirakan akan memperpanjang lebih dari tiga dekade masa jabatan yang membuatnya menjadi Perdana Menteri terlama di dunia.
"Ini adalah kehendak mereka. Kami memiliki uang kami sendiri (untuk menggelar pemilu)," ucap Phay.
Seperti dikeahui, beberapa donor Barat telah mengecam pembubaran CNRP, yang dianggap sebagai pukulan paling serius terhadap demokrasi sejak sebuah kesepakatan perdamaian internasional, dan pemilihan yang dilakukan PBB pada awal 1990an. Pemilu itu mengakhiri perang selama puluhan tahun, dan genosida Khmer Merah yang menewaskan setidaknya 1,8 juta orang Kamboja pada tahun 1970-an.
(esn)
