Penyandera 1.300 Warga di Papua Menolak Dicap Geng Kriminal Bersenjata
Sabtu, 11 November 2017 - 11:53 WIB
Penyandera 1.300 Warga di Papua Menolak Dicap Geng Kriminal Bersenjata
A
A
A
JAKARTA - Kelompok separatis di Papua yang dilaporkan menyandera sekitar 1.300 warga menolak disebut sebagai geng atau kelompok kriminal bersenjata. Kelompok tersebut juga menyangkal melakukan penyanderaan terhadap warga sipil.
Kelompok tersebut menamakan diri sebagai Tentara Nasional Pembebasan Papua. Hendrik Wanmang, salah satu anggotanya, dalam sebuah wawancara pada hari Jumat (waktu setempat) mengklaim bahwa penduduk Desa Banti dan Kimbeli tidak dapat pergi ke daerah yang didefinisikan separatis sebagai medan perang dengan pasukan keamanan Indonesia. karena tidak aman.
Menurutnya, penduduk desa bebas pergi ke peternakan mereka dan bergerak sesuka mereka.
Baca: 1.300 Warga Papua Disandera
Namun, kepolisian Indonesia mengatakan bahwa kelompok yang beranggotakan sekitar 100 orang, termasuk 25 orang bersenjata, menduduki kedua desa tersebut dan mencegah 1.300 orang untuk pergi.
Dari ribuan warga yang dilaporkan disandera, ratusan orang di antaranya adalah pekerja migran asal Sulawesi.
”Itu tidak benar, hanya provokasi militer dan polisi Indonesia dengan tujuan merusak citra kami,” klaim Wanmang.
”Orang-orang aman, baik pribumi maupun non-pribumi bebas melakukan aktivitas seperti biasa,” lanjut klaim Wanmang, seperti dilansir abc.net.au, Sabtu (11/11/2017).
Wanmang adalah satu dari dua komandan separatis yang menandatangani sebuah pernyataan pada 21 Oktober berisi ancaman serangan terhadap pasukan keamanan Indonesia di Papua.
Baca juga: Beredar Video Kekerasan Kelompok Bersenjata terhadap Warga Papua
Surat pernyataan itu menyebut bahwa wilayah konflik di dekat tambang emas dan tembaga yang dikelola perusahaan milik Amerika Serikat (AS) tersebut sebagai medan perang. Tambang tersebut dikelola Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang berbasis di Arizona.
Wanmang mengatakan, deskripsi dari kepolisian Indonesia tentang kelompoknya sebagai kelompok kriminal bersenjata dan tuduhan melakukan kejahatan terhadap warga sipil merupakan taktik untuk mendiskreditkan gerakan papua merdeka.
”Kami bukan kelompok baru, kami bukan kelompok kriminal,” katanya. ”Kami adalah kelompok separatis yang memperjuangkan Papua dari generasi ke generasi yang menuntut kedaulatan rakyat Papua, menuntut kemerdekaan Papua, pisah dari Indonesia.”
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Wiranto, telah menunjuk satu nama untuk melakukan negosiasi damai dengan kelompok tersebut.
Sementara itu, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa para penduduk desa tersebut adalah sandera dan militer melakukan pengawasan terhadap desa.
”Kami juga menyiapkan cara yang sulit dan harus dilakukan dengan sangat teliti,” katanya. ”Saat ini kami bekerja sama dengan polisi dan membentuk tim gabungan dalam menangani masalah ini.”
Kelompok tersebut menamakan diri sebagai Tentara Nasional Pembebasan Papua. Hendrik Wanmang, salah satu anggotanya, dalam sebuah wawancara pada hari Jumat (waktu setempat) mengklaim bahwa penduduk Desa Banti dan Kimbeli tidak dapat pergi ke daerah yang didefinisikan separatis sebagai medan perang dengan pasukan keamanan Indonesia. karena tidak aman.
Menurutnya, penduduk desa bebas pergi ke peternakan mereka dan bergerak sesuka mereka.
Baca: 1.300 Warga Papua Disandera
Namun, kepolisian Indonesia mengatakan bahwa kelompok yang beranggotakan sekitar 100 orang, termasuk 25 orang bersenjata, menduduki kedua desa tersebut dan mencegah 1.300 orang untuk pergi.
Dari ribuan warga yang dilaporkan disandera, ratusan orang di antaranya adalah pekerja migran asal Sulawesi.
”Itu tidak benar, hanya provokasi militer dan polisi Indonesia dengan tujuan merusak citra kami,” klaim Wanmang.
”Orang-orang aman, baik pribumi maupun non-pribumi bebas melakukan aktivitas seperti biasa,” lanjut klaim Wanmang, seperti dilansir abc.net.au, Sabtu (11/11/2017).
Wanmang adalah satu dari dua komandan separatis yang menandatangani sebuah pernyataan pada 21 Oktober berisi ancaman serangan terhadap pasukan keamanan Indonesia di Papua.
Baca juga: Beredar Video Kekerasan Kelompok Bersenjata terhadap Warga Papua
Surat pernyataan itu menyebut bahwa wilayah konflik di dekat tambang emas dan tembaga yang dikelola perusahaan milik Amerika Serikat (AS) tersebut sebagai medan perang. Tambang tersebut dikelola Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang berbasis di Arizona.
Wanmang mengatakan, deskripsi dari kepolisian Indonesia tentang kelompoknya sebagai kelompok kriminal bersenjata dan tuduhan melakukan kejahatan terhadap warga sipil merupakan taktik untuk mendiskreditkan gerakan papua merdeka.
”Kami bukan kelompok baru, kami bukan kelompok kriminal,” katanya. ”Kami adalah kelompok separatis yang memperjuangkan Papua dari generasi ke generasi yang menuntut kedaulatan rakyat Papua, menuntut kemerdekaan Papua, pisah dari Indonesia.”
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Wiranto, telah menunjuk satu nama untuk melakukan negosiasi damai dengan kelompok tersebut.
Sementara itu, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa para penduduk desa tersebut adalah sandera dan militer melakukan pengawasan terhadap desa.
”Kami juga menyiapkan cara yang sulit dan harus dilakukan dengan sangat teliti,” katanya. ”Saat ini kami bekerja sama dengan polisi dan membentuk tim gabungan dalam menangani masalah ini.”
(mas)
