Pembantu Presiden Catalan Ditahan, Demonstrasi Pecah di Barcelona
Jum'at, 03 November 2017 - 09:11 WIB
Pembantu Presiden Catalan Ditahan, Demonstrasi Pecah di Barcelona
A
A
A
BARCELONA - Hakim Spanyol memutuskan untuk menahan sejumlah pemimpin Catalonia yang digulingkan untuk kepentingan penyelidikan. Hal ini memicu aksi demonstrasi di mana warga Catalan turun ke jalan dengan marah dan tak percaya.
Aksi demonstrasi berlangsung di depan parlemen Catalan di Barcelona, ibukota regional, dengan polisi memperkirakan kerumunan berjumlah 20.000 orang. Yang lainnya berkumpul di luar balai kota di seluruh wilayah termasuk 8.000 orang di Girona dan Tarragona.
Mereka yang berada di Barcelona mengangkat ponsel mereka seperti lilin dan bendera separatis melambai - garis merah dan kuning dengan bintang putih - juga memegang tanda "libertad" (Kebebasan) hitam dan kuning.
Massa, termasuk pasangan tua dan pasangan muda yang membawa balita, meneriakkan "bebaskan tahanan politik" dan "Ini bukan keadilan tapi kediktatoran."
"Itu membuat Anda marah bahkan ketika Anda tidak memilih kemerdekaan karena setiap kali tindakan yang tidak proporsional diambil, itu hanya akan memicu kemandirian," kata pensiunan guru Dolores (66) seperti dikutip dari Telegraph, Jumat (3/11/2017).
Marta Rovira, seorang pengacara dan anggota parlemen separatis Catalan, menangis saat berbicara dengan wartawan di Madrid setelah pengumuman penahanan tersebut.
"Negara Spanyol adalah negara yang gagal, sebuah negara yang telah gagal secara demokratis. Saya yakin kita tidak akan menyerah, tidak akan, kita akan berjuang sampai akhir" katanya.
Sementara itu Presiden Catalonia Carles Puigdemont lewat sebuat pernyataan yang disiarkan Catalan TV menyerukan pembebasan terhadap para pembantunya. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Catalonia bukanlah urusan internal Spanyol.
"Masyarakat internasional, dan terutama masyarakat Eropa, harus menyadari bahaya yang ditunjukkan oleh sikap ini," kata Puigdemont dari tempat persembunyiannya.
Sebelumnya pengadilan Spanyol memutuskan untuk menahan sejumlah petinggi pemerintah daerah Catalan. Hakim Carmen Lamela menjatuhkan putusan terhadap wakil pemimpin Catalonia dan tujuh menteri untuk ditahan atas dugaan penghasutan, pemberontakan dan penyalahgunaan dana publik.
Aksi demonstrasi berlangsung di depan parlemen Catalan di Barcelona, ibukota regional, dengan polisi memperkirakan kerumunan berjumlah 20.000 orang. Yang lainnya berkumpul di luar balai kota di seluruh wilayah termasuk 8.000 orang di Girona dan Tarragona.
Mereka yang berada di Barcelona mengangkat ponsel mereka seperti lilin dan bendera separatis melambai - garis merah dan kuning dengan bintang putih - juga memegang tanda "libertad" (Kebebasan) hitam dan kuning.
Massa, termasuk pasangan tua dan pasangan muda yang membawa balita, meneriakkan "bebaskan tahanan politik" dan "Ini bukan keadilan tapi kediktatoran."
"Itu membuat Anda marah bahkan ketika Anda tidak memilih kemerdekaan karena setiap kali tindakan yang tidak proporsional diambil, itu hanya akan memicu kemandirian," kata pensiunan guru Dolores (66) seperti dikutip dari Telegraph, Jumat (3/11/2017).
Marta Rovira, seorang pengacara dan anggota parlemen separatis Catalan, menangis saat berbicara dengan wartawan di Madrid setelah pengumuman penahanan tersebut.
"Negara Spanyol adalah negara yang gagal, sebuah negara yang telah gagal secara demokratis. Saya yakin kita tidak akan menyerah, tidak akan, kita akan berjuang sampai akhir" katanya.
Sementara itu Presiden Catalonia Carles Puigdemont lewat sebuat pernyataan yang disiarkan Catalan TV menyerukan pembebasan terhadap para pembantunya. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Catalonia bukanlah urusan internal Spanyol.
"Masyarakat internasional, dan terutama masyarakat Eropa, harus menyadari bahaya yang ditunjukkan oleh sikap ini," kata Puigdemont dari tempat persembunyiannya.
Sebelumnya pengadilan Spanyol memutuskan untuk menahan sejumlah petinggi pemerintah daerah Catalan. Hakim Carmen Lamela menjatuhkan putusan terhadap wakil pemimpin Catalonia dan tujuh menteri untuk ditahan atas dugaan penghasutan, pemberontakan dan penyalahgunaan dana publik.
(ian)
