Kurdi Irak Berencana Bekukan Hasil Referendum Kemerdekaan
A
A
A
ERBIL - Pemerintah Kurdi Irak (KRG) menyatakan mereka memiliki rencana untuk membekukan hasil referendum kemerdekaan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Pembekuan ini dilakukan guna meredam ketegangan dengan pemerintah pusat Irak.
Dalam sebuah pernyataan, KRG menuturkan mereka siap untuk membekukan hasil referendum tersebut jika hal itu dapat membuka pintu dialog dengan Baghdadh. Erbil juga menuturkan, pertempuran yang terjadi antara Peshmerga dan pasukan Irak hanya akan menguntungkan kelompok teroris.
"Bentrokan antara tentara Irak dan Peshmerga tidak akan memberikan kemenangan kepada siapapun, namun akan berdampak negatif pada kedua belah pihak dan akan membuat negara ini kacau dan kacau," kata KRG, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (25/10).
"Untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban kami terhadap rakyat Kurdistan dan Irak, kami mengusulkan hal berikut kepada Pemerintah Irak dan opini publik Irak dan dunia: 1. Gencatan senjata segera dan menghentikan semua operasi militer di Wilayah Kurdistan. 2. Pembekuan hasil referendum yang dilakukan di Kurdistan Irak 3. Memulai dialog terbuka antara KRG, dan Pemerintah Federal Irak berdasarkan Konstitusi," sambungnya.
Seperti diketahui, ketegangan antara Baghdad dan Erbil meningkat setelah pemungutan suara kemerdekaan pada akhir September yang diadakan di wilayah Kurdistan Irak, serta daerah-daerah yang disengketakan Erbil dan Baghdad, seperti provinsi Kirkuk. Baghdad menganggap referendum itu ilegal.
Kemudian pada pertengahan Oktober, Baghdad bekerja sama dengan sejumlah milisi lokal meluncurkan sebuah operasi untuk memperketat kontrol atas Kirkuk. Operasi ini semakin meningkatkan ketegangan antara Baghdad dan Erbil.
Dalam sebuah pernyataan, KRG menuturkan mereka siap untuk membekukan hasil referendum tersebut jika hal itu dapat membuka pintu dialog dengan Baghdadh. Erbil juga menuturkan, pertempuran yang terjadi antara Peshmerga dan pasukan Irak hanya akan menguntungkan kelompok teroris.
"Bentrokan antara tentara Irak dan Peshmerga tidak akan memberikan kemenangan kepada siapapun, namun akan berdampak negatif pada kedua belah pihak dan akan membuat negara ini kacau dan kacau," kata KRG, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (25/10).
"Untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban kami terhadap rakyat Kurdistan dan Irak, kami mengusulkan hal berikut kepada Pemerintah Irak dan opini publik Irak dan dunia: 1. Gencatan senjata segera dan menghentikan semua operasi militer di Wilayah Kurdistan. 2. Pembekuan hasil referendum yang dilakukan di Kurdistan Irak 3. Memulai dialog terbuka antara KRG, dan Pemerintah Federal Irak berdasarkan Konstitusi," sambungnya.
Seperti diketahui, ketegangan antara Baghdad dan Erbil meningkat setelah pemungutan suara kemerdekaan pada akhir September yang diadakan di wilayah Kurdistan Irak, serta daerah-daerah yang disengketakan Erbil dan Baghdad, seperti provinsi Kirkuk. Baghdad menganggap referendum itu ilegal.
Kemudian pada pertengahan Oktober, Baghdad bekerja sama dengan sejumlah milisi lokal meluncurkan sebuah operasi untuk memperketat kontrol atas Kirkuk. Operasi ini semakin meningkatkan ketegangan antara Baghdad dan Erbil.
(esn)