Filipina Akan Pertimbangkan Rekomendasi Dewan HAM PBB
Jum'at, 12 Mei 2017 - 02:22 WIB
Filipina Akan Pertimbangkan Rekomendasi Dewan HAM PBB
A
A
A
JENEWA - Filipina mengatakan akan mempertimbangkan rekomendasi mengenai pembunuhan dalam perang melawan narkoba. Namun begitu, mereka tidak akan berhenti melakukan perang melawan narkoba atau menuntut polisi karena penggunaan kekerasan yang berlebihan.
Presiden Rodrigo Duterte telah banyak dikecam oleh Barat karena gagal untuk membatasi pembunuhan tersebut dan menangani tuduhan para aktivis tentang pembunuhan sistematis yang disponsori oleh polisi terhadap pengguna dan bandar narkoba. Semua tuduhan tersebut ditolak oleh pihak berwenang.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah memeriksa catatan Filipina minggu ini, di mana delegasi pemerintah mengatakan tidak ada gelombang baru pembunuhan yang dilakukan atas nama kampanye tersebut dan mencela fakta alternatif.
"Sejak Duterte menjabat 10 bulan lalu, ada 9.432 kasus pembunuhan, termasuk 2.692 kematian akibat operasi penegak hukum yang sah", katanya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/5/2017).
Dewan HAM PBB telah mengadopsi sebuah laporan yang terdiri dari 257 rekomendasi dari 95 negara di mana kira-kira setengahnya menyuarakan keprihatinan atas gelombang pembunuhan tersebut. Dewan HAM PBB lantas mengatakan kepada Filipina untuk melaporkan kembali dengan posisi sejelas-jelasnya pada sesi bulan September mendatang.
Diantara rekomendasi tersebut adalah berasal dari Amerika Serikat (AS). AS meminta Filipina untuk memastikan bahwa semua operasi kontra narkotika dilakukan sesuai dengan perlindungan konstitusional dan kewajiban hak asasi manusia internasional.
"Dengan kemampuan terbaiknya, kami mencoba menjelaskan alasan yang mendasari kampanye ini, yaitu melindungi hak asasi manusia dari sebagian besar warga kami yang berpotensi mengalami konsekuensi gelap dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi sosial lebih lanjut," kata Menardo Guevarra, sekretaris eksekutif senior deputi di kantor Duterte.
"Presiden Komite Hak Asasi Manusia akan meninjau dan menentukan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan berbagai rekomendasi Anda", katanya pada forum tersebut.
"Masyarakat internasional mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada pemerintah Filipina hari ini. Banyak dari rekomendasi tersebut yang menangani pembunuhan di luar hukum, penahanan sewenang-wenang terhadap kampanye pemerintah untuk memberantas obat-obatan terlarang," kata juru bicara dewan Rolando Gomez .
"Hampir 50 negara telah menyuarakan keprihatinan, jadi jelas itu banyak beredar, dan sekarang tentu saja terserah kepada pemerintah untuk memenuhi janji yang mereka sepakati di sini", sambung Gomez.
China, yang selama debat mengucapkan selamat kepada pemerintah Duterte atas "prestasi luar biasa" dalam melindungi hak asasi manusia, mengemukakan dalam rekomendasinya bahwa pihak Filipina harus mengatasi akar penyebab obat-obatan terlarang melalui pembangunan.
Presiden Rodrigo Duterte telah banyak dikecam oleh Barat karena gagal untuk membatasi pembunuhan tersebut dan menangani tuduhan para aktivis tentang pembunuhan sistematis yang disponsori oleh polisi terhadap pengguna dan bandar narkoba. Semua tuduhan tersebut ditolak oleh pihak berwenang.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah memeriksa catatan Filipina minggu ini, di mana delegasi pemerintah mengatakan tidak ada gelombang baru pembunuhan yang dilakukan atas nama kampanye tersebut dan mencela fakta alternatif.
"Sejak Duterte menjabat 10 bulan lalu, ada 9.432 kasus pembunuhan, termasuk 2.692 kematian akibat operasi penegak hukum yang sah", katanya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/5/2017).
Dewan HAM PBB telah mengadopsi sebuah laporan yang terdiri dari 257 rekomendasi dari 95 negara di mana kira-kira setengahnya menyuarakan keprihatinan atas gelombang pembunuhan tersebut. Dewan HAM PBB lantas mengatakan kepada Filipina untuk melaporkan kembali dengan posisi sejelas-jelasnya pada sesi bulan September mendatang.
Diantara rekomendasi tersebut adalah berasal dari Amerika Serikat (AS). AS meminta Filipina untuk memastikan bahwa semua operasi kontra narkotika dilakukan sesuai dengan perlindungan konstitusional dan kewajiban hak asasi manusia internasional.
"Dengan kemampuan terbaiknya, kami mencoba menjelaskan alasan yang mendasari kampanye ini, yaitu melindungi hak asasi manusia dari sebagian besar warga kami yang berpotensi mengalami konsekuensi gelap dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi sosial lebih lanjut," kata Menardo Guevarra, sekretaris eksekutif senior deputi di kantor Duterte.
"Presiden Komite Hak Asasi Manusia akan meninjau dan menentukan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan berbagai rekomendasi Anda", katanya pada forum tersebut.
"Masyarakat internasional mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada pemerintah Filipina hari ini. Banyak dari rekomendasi tersebut yang menangani pembunuhan di luar hukum, penahanan sewenang-wenang terhadap kampanye pemerintah untuk memberantas obat-obatan terlarang," kata juru bicara dewan Rolando Gomez .
"Hampir 50 negara telah menyuarakan keprihatinan, jadi jelas itu banyak beredar, dan sekarang tentu saja terserah kepada pemerintah untuk memenuhi janji yang mereka sepakati di sini", sambung Gomez.
China, yang selama debat mengucapkan selamat kepada pemerintah Duterte atas "prestasi luar biasa" dalam melindungi hak asasi manusia, mengemukakan dalam rekomendasinya bahwa pihak Filipina harus mengatasi akar penyebab obat-obatan terlarang melalui pembangunan.
(ian)
