Indonesia Ingin ASEAN Sepakat Lindungi Buruh Migran
Selasa, 25 April 2017 - 15:19 WIB
Indonesia Ingin ASEAN Sepakat Lindungi Buruh Migran
A
A
A
JAKARTA - Isu perlindungan buruh migran kembali akan jadi pembahasan dalam KTT ASEAN yang akan digelar di Filipina pada akhir pekan nanti. Indonesia ingin dalam KTT kali ini, semua anggota ASEAN sepakati dokumen tentang perlindungan buruh migran.
Pembahasan soal buruh migran di forum ASEAN mengalami kebuntuan selama 10 tahun terakhir.
"Pembahasan buruh migran sudah cukup lama, kesepakatan Chebu soal Protection Promotion of the Right of Migrant sudah ada sejak 2007. Namun, sudah 10 tahun pembahasan ini sangat keras," kata Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jose Tavares, pada Selasa (25/4/2017).
"Kita menghendaki buruh migran ini dilindungi dan dipromosikan haknya, baik yang datang dengan dokumen dan tidak dengan dokumen," ujarnya.
"Kita mau keduanya dilindungi, keluarga keduanya juga dilindungi. Ini salah satu isu yang sangat pelik untuk dicapai dalam konsesus. Mengenai dokumen ini, akan mengikat secara hukum atau tidak memang belum tercapai (kesepakatan)," lanjut Jose.
Agar kesepakatan bisa tercapai, sambung Jose, semua negara harus menekan egonya. Kesepakatan tidak akan tercapai jika semua pihak tetap ngotot dengan permintaan masing-masing.
Menurut Jose, dua masalah dalam kesepakatan itu sudah selesai. Yakni, mengenai keluarga dan pekerja tanpa dokumen. sedangkan yang masih menjadi pembahasan adalah kesepakatan ini mengikat secara hukum atau tidak.
"Di Manila nanti akan dibahas untuk bisa menjadi clean documen, untuk bisa diadopsi seluruh negara. Pembahasan ini bidangnya Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Luar Negeri hanya membantu memberi masukan. Kami optimistis dokumen bisa dicapai tahun ini asal kita bisa negosiasi," katanya.
Pembahasan soal buruh migran di forum ASEAN mengalami kebuntuan selama 10 tahun terakhir.
"Pembahasan buruh migran sudah cukup lama, kesepakatan Chebu soal Protection Promotion of the Right of Migrant sudah ada sejak 2007. Namun, sudah 10 tahun pembahasan ini sangat keras," kata Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jose Tavares, pada Selasa (25/4/2017).
"Kita menghendaki buruh migran ini dilindungi dan dipromosikan haknya, baik yang datang dengan dokumen dan tidak dengan dokumen," ujarnya.
"Kita mau keduanya dilindungi, keluarga keduanya juga dilindungi. Ini salah satu isu yang sangat pelik untuk dicapai dalam konsesus. Mengenai dokumen ini, akan mengikat secara hukum atau tidak memang belum tercapai (kesepakatan)," lanjut Jose.
Agar kesepakatan bisa tercapai, sambung Jose, semua negara harus menekan egonya. Kesepakatan tidak akan tercapai jika semua pihak tetap ngotot dengan permintaan masing-masing.
Menurut Jose, dua masalah dalam kesepakatan itu sudah selesai. Yakni, mengenai keluarga dan pekerja tanpa dokumen. sedangkan yang masih menjadi pembahasan adalah kesepakatan ini mengikat secara hukum atau tidak.
"Di Manila nanti akan dibahas untuk bisa menjadi clean documen, untuk bisa diadopsi seluruh negara. Pembahasan ini bidangnya Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Luar Negeri hanya membantu memberi masukan. Kami optimistis dokumen bisa dicapai tahun ini asal kita bisa negosiasi," katanya.
(mas)
