UE Desak Turki Cari Konsensus Nasional Paska Referendum
Senin, 17 April 2017 - 18:43 WIB
UE Desak Turki Cari Konsensus Nasional Paska Referendum
A
A
A
BRUSSELS - Uni Eropa (UE) mendesak Turki untuk segera mencari konsensus nasional paska referendum. Referendum yang berlangsung kemarin di Turki dimenangkan oleh sisi Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang mendukung perubahan konsitusi di negara tersebut.
Seruan ini datang setelah munculnya hasil sementara referendum itu. Dalam referendum itu, Erdogan hanya menang tipis dari pihak oposisi yang menolak perubahan konstiusi. Tipisnya hasil referendum ini ditakutkan akan membuat oposisi melakukan perlawanan kuat, yang dapat berujung pada gangguan keamanan Turki.
“Dalam pandangan hasil referendum yang sangat tipis, dan implikasi yang luas dari amandemen konstitusi, kami menyerukan otoritas Turki untuk mencari kemungkinan konsensus nasional luas dalam pelaksanaannya,” kata kepala Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Federica Mogherini, dan Komisaris Perluasan UE, Johannes Hahn dalam pernyataan bersama.
Ketiganya, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (17/4), kemudian mengatakan, situasi Turki paska referendum itu akan menjadi bahan pertimbangan UE terkait dengan pengajuan keanggotaan oleh Turki untuk menjadi anggota UE.
"Amandemen konstitusi, dan terutama implementasi praktis mereka, akan dinilai dalam kewajiban Turki sebagai negara kandidat anggota UE dan sebagai anggota Dewan Eropa. Kami mendorong Turki untuk mengatasi keprihatinan dan rekomandesai Dewan Eropa, termasuk berkaitan dengan keadaan darurat,” tambahnya.
Seruan ini datang setelah munculnya hasil sementara referendum itu. Dalam referendum itu, Erdogan hanya menang tipis dari pihak oposisi yang menolak perubahan konstiusi. Tipisnya hasil referendum ini ditakutkan akan membuat oposisi melakukan perlawanan kuat, yang dapat berujung pada gangguan keamanan Turki.
“Dalam pandangan hasil referendum yang sangat tipis, dan implikasi yang luas dari amandemen konstitusi, kami menyerukan otoritas Turki untuk mencari kemungkinan konsensus nasional luas dalam pelaksanaannya,” kata kepala Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Federica Mogherini, dan Komisaris Perluasan UE, Johannes Hahn dalam pernyataan bersama.
Ketiganya, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (17/4), kemudian mengatakan, situasi Turki paska referendum itu akan menjadi bahan pertimbangan UE terkait dengan pengajuan keanggotaan oleh Turki untuk menjadi anggota UE.
"Amandemen konstitusi, dan terutama implementasi praktis mereka, akan dinilai dalam kewajiban Turki sebagai negara kandidat anggota UE dan sebagai anggota Dewan Eropa. Kami mendorong Turki untuk mengatasi keprihatinan dan rekomandesai Dewan Eropa, termasuk berkaitan dengan keadaan darurat,” tambahnya.
(esn)
