Partai Republik Minta AS Keluar dari PBB
Senin, 23 Januari 2017 - 21:19 WIB
Partai Republik Minta AS Keluar dari PBB
A
A
A
WASHINGTON - Partai Republik dilaporkan meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) yang baru untuk menarik diri dari PBB. Permintaan ini tertuang dalam sebuah dokumen rancangan udang-undang (RUU) yang diajukan oleh Partai Republik.
RUU, yang diusulkan oleh anggota Parlemen dari Partai Republik, Mike Rogers, berjudul "American Sovereignty Restoration Act of 2017", berisi bukan hanya penarikan mundur AS dari PBB, tapi juga meminta PBB angkat kaki dari New York.
Rogers dan anggota terkemuka Partai Republik lainnya telah berulang kali menyuarakan gagasan mengenai uang pajak AS yang tidak harus pergi ke sebuah organisasi yang tidak mempromosikan kepentingan AS, terutama yang tidak membela Israel.
RUU itu diketahui diajukan pada 3 Januari lalu, dan sudah diteruskan ke Komite Luar Negeri Parlemen AS. Jika disetujui, RUU itu akan memakan waktu dua tahun untuk berlaku. RUU bisa mencabut "United Nations Participation Act of 1945", yang ditandatangani setelah Perang Dunia II.
"Presiden harus menghentikan semua keanggotaan AS di organisasi, badan khusus, komisi, atau badan resmi berafiliasi lain dengan PBB. Tidak ada lagi perwakilan AS di PBB," bunyi RUU tersebut, seperti dilansir Russia Today pad Senin (23/1).
RUU juga akan melarang pemberian dana sukarela untuk PBB, yang juga akan mencakup militer atau misi perdamaian, penggunaan militer AS oleh PBB, dan hilangnya kekebalan diplomatik untuk petugas atau karyawan PBB di tanah AS.
Rogers sendiri sejatinya pernah mengajukan dokumen serupa pada tahun 2015 lalu, dan mendapat penolakan dari anggota Parlemen AS.
RUU, yang diusulkan oleh anggota Parlemen dari Partai Republik, Mike Rogers, berjudul "American Sovereignty Restoration Act of 2017", berisi bukan hanya penarikan mundur AS dari PBB, tapi juga meminta PBB angkat kaki dari New York.
Rogers dan anggota terkemuka Partai Republik lainnya telah berulang kali menyuarakan gagasan mengenai uang pajak AS yang tidak harus pergi ke sebuah organisasi yang tidak mempromosikan kepentingan AS, terutama yang tidak membela Israel.
RUU itu diketahui diajukan pada 3 Januari lalu, dan sudah diteruskan ke Komite Luar Negeri Parlemen AS. Jika disetujui, RUU itu akan memakan waktu dua tahun untuk berlaku. RUU bisa mencabut "United Nations Participation Act of 1945", yang ditandatangani setelah Perang Dunia II.
"Presiden harus menghentikan semua keanggotaan AS di organisasi, badan khusus, komisi, atau badan resmi berafiliasi lain dengan PBB. Tidak ada lagi perwakilan AS di PBB," bunyi RUU tersebut, seperti dilansir Russia Today pad Senin (23/1).
RUU juga akan melarang pemberian dana sukarela untuk PBB, yang juga akan mencakup militer atau misi perdamaian, penggunaan militer AS oleh PBB, dan hilangnya kekebalan diplomatik untuk petugas atau karyawan PBB di tanah AS.
Rogers sendiri sejatinya pernah mengajukan dokumen serupa pada tahun 2015 lalu, dan mendapat penolakan dari anggota Parlemen AS.
(esn)
