Rekor, Dana Sponsor Inaugurasi Trump Capai Rp1,2 Triliun
Jum'at, 20 Januari 2017 - 13:20 WIB
Rekor, Dana Sponsor Inaugurasi Trump Capai Rp1,2 Triliun
A
A
A
WASHINGTON - Sejumlah perusahaan besar macam Boeing dan Chevron turut menyumbang untuk acara inaugurasi Donald Trump. Dana patungan itu mencapai dilaporkan mencapai USD90 juta atau Rp1 miliar lebih. Sebagai imbal balik, mereka akan disuguhi makan malam yang "intim" dengan Wakil Presiden terpilih Mike Pence dan istrinya serta jamuan makan "elegan" sebagai bagian dari perayaan.
Seperti dikutip dari Bussiness Insider, Jumat (20/1/2017), semua itu bisa terwujud jika mereka bersedia mengeluarkan dana minimal USD250 ribu atau sekitar Rp3 miliar lebih untuk membantu mendanai kegiatan inaugurasi. Nominal berdasarkan brosur yang diterima oleh sejumlah outlet berita.
Menurut Komite Pelantikan Presiden, mereka berhasil mengumpulkan dana setidaknya USD90 juta untuk membiayai perayaan. Jumlah ini adalah rekor tersendiri. Sebagai imbalannya, pihak Komite akan memberikan waktu kepada para pendonor besar untuk bertatap muka dengan pemerintahan baru. Bahkan, pendonor sebesar USD100 ribu dapat melakukan diskusi soal kebijakan dan makan malam dengan para menteri kabinet yang telah ditunjuk.
Selain raksasa penerbangan Boeing (yang dikabarkan menyumbang USD1 juta) dan perusahaan minyak Chevron (USD500 ribu), AT&T, Verizon, dan Coca Cola adalah perusahaan-perusahaan besat yang turut menyumbang untuk menyambut kehadiran Trump di Gedung Puting. Coca Cola mengatakan donasi mereka tahun ini sejalan dengan apa yang mereka berikan pada 2013 yaitu kurang lebih USD431 ribu. Verizon mengatakan memberikan kontribusi USD100 ribu untuk acara tahun ini. Sedangkan AT&T menolak untuk menyebutkan nominal yang mereka sumbangkan.
Tentu saja, perusahaan yang menyuntikan dana untuk pelantikan dapat secara signifikan mempengaruhi usulan kebijakan tim Trump dan untuk sementara bisa dikatakan dari bisnis apapun. Hal seperti ini masih sulit untuk diabaikan secara etika oleh lembaga pengawas.
"Ada alasan melayani diri sendiri untuk mendanai pelantikan," kata Craig Holman, yang mengurusi pelobi pemerintahan di Public Citizen. Holman adalah sosok yang menganjurkan mengurangi pengaruh perusahaan-perusahaan besar dalam politik.
Masa depan Boeing, misalnya, sangat bergantung pada kontrak-kontrak pertahanan AS. Trump telah mengancam untuk membatalkan Air Force One baru yang sedang dikembang Boeing. Kebijakan luar negeri Trump pun bisa memengaruhi kemampuan Boeing menjual pesawat ke negara-negara seperti Iran dan China. "Apa ini, ini adalah upaya untuk mengulur waktu buat presiden dan pejabat Kabinet," kata Holman.
Boeing sendiri menolak berkomentar ketika ditanya apakah kontribusinya bisa dilihat sebagai "membeli akses" kepada pejabat pemerintah.
Sementara seorang juru bicara Chevron mengatakan perusahaannya telah lama berpartisipasi dalam pelantikan presiden. Mereka pun telah berhasil bekerja sama dengan 23 pemerintahan presiden yang berbeda.
Seorang juru bicara komite pelantikan mengatakan kepada Associated Press bahwa kelebihan uang akan disumbangkan untuk amal, meskipun ia tidak memberikan rincian.
Menurut Wertheimer of Democracy 21 tidak ada aturan yang mengatur bagaimana panitia menggunakan dana surplus. "Mereka bisa menempatkannya di saku orang dan hanya membayar pajak di atasnya," kata Wertheimer.
Atau ada pilihan lain. "Kami tidak memiliki banyak emas di Gedung Putih, dan presiden yang masuk suka dengan emasnya," katanya.
Seperti dikutip dari Bussiness Insider, Jumat (20/1/2017), semua itu bisa terwujud jika mereka bersedia mengeluarkan dana minimal USD250 ribu atau sekitar Rp3 miliar lebih untuk membantu mendanai kegiatan inaugurasi. Nominal berdasarkan brosur yang diterima oleh sejumlah outlet berita.
Menurut Komite Pelantikan Presiden, mereka berhasil mengumpulkan dana setidaknya USD90 juta untuk membiayai perayaan. Jumlah ini adalah rekor tersendiri. Sebagai imbalannya, pihak Komite akan memberikan waktu kepada para pendonor besar untuk bertatap muka dengan pemerintahan baru. Bahkan, pendonor sebesar USD100 ribu dapat melakukan diskusi soal kebijakan dan makan malam dengan para menteri kabinet yang telah ditunjuk.
Selain raksasa penerbangan Boeing (yang dikabarkan menyumbang USD1 juta) dan perusahaan minyak Chevron (USD500 ribu), AT&T, Verizon, dan Coca Cola adalah perusahaan-perusahaan besat yang turut menyumbang untuk menyambut kehadiran Trump di Gedung Puting. Coca Cola mengatakan donasi mereka tahun ini sejalan dengan apa yang mereka berikan pada 2013 yaitu kurang lebih USD431 ribu. Verizon mengatakan memberikan kontribusi USD100 ribu untuk acara tahun ini. Sedangkan AT&T menolak untuk menyebutkan nominal yang mereka sumbangkan.
Tentu saja, perusahaan yang menyuntikan dana untuk pelantikan dapat secara signifikan mempengaruhi usulan kebijakan tim Trump dan untuk sementara bisa dikatakan dari bisnis apapun. Hal seperti ini masih sulit untuk diabaikan secara etika oleh lembaga pengawas.
"Ada alasan melayani diri sendiri untuk mendanai pelantikan," kata Craig Holman, yang mengurusi pelobi pemerintahan di Public Citizen. Holman adalah sosok yang menganjurkan mengurangi pengaruh perusahaan-perusahaan besar dalam politik.
Masa depan Boeing, misalnya, sangat bergantung pada kontrak-kontrak pertahanan AS. Trump telah mengancam untuk membatalkan Air Force One baru yang sedang dikembang Boeing. Kebijakan luar negeri Trump pun bisa memengaruhi kemampuan Boeing menjual pesawat ke negara-negara seperti Iran dan China. "Apa ini, ini adalah upaya untuk mengulur waktu buat presiden dan pejabat Kabinet," kata Holman.
Boeing sendiri menolak berkomentar ketika ditanya apakah kontribusinya bisa dilihat sebagai "membeli akses" kepada pejabat pemerintah.
Sementara seorang juru bicara Chevron mengatakan perusahaannya telah lama berpartisipasi dalam pelantikan presiden. Mereka pun telah berhasil bekerja sama dengan 23 pemerintahan presiden yang berbeda.
Seorang juru bicara komite pelantikan mengatakan kepada Associated Press bahwa kelebihan uang akan disumbangkan untuk amal, meskipun ia tidak memberikan rincian.
Menurut Wertheimer of Democracy 21 tidak ada aturan yang mengatur bagaimana panitia menggunakan dana surplus. "Mereka bisa menempatkannya di saku orang dan hanya membayar pajak di atasnya," kata Wertheimer.
Atau ada pilihan lain. "Kami tidak memiliki banyak emas di Gedung Putih, dan presiden yang masuk suka dengan emasnya," katanya.
(ian)
