Menlu Retno: Kedaulatan RI Harga Mati!
Selasa, 10 Januari 2017 - 20:13 WIB
Menlu Retno: Kedaulatan RI Harga Mati!
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menegaskan, kedaulatan Indonesia adalah harga mati bagi diplomat Indonesia. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan Pidato Pertama Tahunan Menteri.
Dalam pidatonya, Retno menyatakan, sepanjang tahun 2016 Indonesia terus mengintensifkan pemagaran integritas wilayah Indonesia, baik itu darat, udara, atau laut. "Indonesia menyampaikan terima kasih atas konsistensi dukungan negara-negara sahabat terhadap integritas wilayah NKRI," kata Retno pada Selasa (10/1).
"Bagi diplomat Indonesia, tidak ada kata mundur sedikitpun saat berbicara mengenai kedaulatan. Saya ulangi, tidak ada kata mundur se-inci pun saat kita berbicara masalah kedaulatan NKRI," sambungnya.
Retno dalam pidatonya memaparkan, sepanjang 2016 telah dilakukan 20 pertemuan atau perundingan batas maritim dan 16 pertemuan atau perundingan batas darat.
"Salah satu capaian utama dalam masalah perbatasan adalah diratifikasinya Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah RI-Singapura tanggal 15 Desember 2016. Rencananya, dokumen ratifikasi ini akan dipertukarkan di Singapura pada Januari ini," tukasnya.
Dalam pidatonya, Retno menyatakan, sepanjang tahun 2016 Indonesia terus mengintensifkan pemagaran integritas wilayah Indonesia, baik itu darat, udara, atau laut. "Indonesia menyampaikan terima kasih atas konsistensi dukungan negara-negara sahabat terhadap integritas wilayah NKRI," kata Retno pada Selasa (10/1).
"Bagi diplomat Indonesia, tidak ada kata mundur sedikitpun saat berbicara mengenai kedaulatan. Saya ulangi, tidak ada kata mundur se-inci pun saat kita berbicara masalah kedaulatan NKRI," sambungnya.
Retno dalam pidatonya memaparkan, sepanjang 2016 telah dilakukan 20 pertemuan atau perundingan batas maritim dan 16 pertemuan atau perundingan batas darat.
"Salah satu capaian utama dalam masalah perbatasan adalah diratifikasinya Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah RI-Singapura tanggal 15 Desember 2016. Rencananya, dokumen ratifikasi ini akan dipertukarkan di Singapura pada Januari ini," tukasnya.
(esn)
