Presiden Korsel Tak Hadiri Sidang MK

SEOUL - Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan (Korsel) kemarin menggelar sidang pertama peninjauan kasus pemakzulan Presiden Park Geun-hye.
Meski demikian, Park tidak hadir dalam sidang tersebut. Sidang itu digelar setelah tiga sesi persiapan sidang pada bulan lalu. Karena Park tidak hadir kemarin, maka MK hanya menggelar sidang selama sembilan menit dan menutup sidang. MK pekan lalu menetapkan bahwa Park tidak perlu hadir dalam sidang pemeriksaan pertama tersebut. ”Kami akan melakukan yang terbaik untuk bersikap adil dan meninjau kasus tersebut,” ungkap Ketua Hakim Park Han-chul, dikutip kantor berita AFP . Han-chul memimpin majelis hakim yang terdiri atas sembilan orang untuk meninjau kasus pemakzulan tersebut.
Mahkamah akan kembali menggelar sidang pada Kamis (5/1) mendatang, baik Park hadir atau tidak hadir lagi. Para pengacara Park menyatakan, kliennya tampaknya tidak akan hadir dalam sidang MK selanjutnya. Parlemen Korsel pada 9 Desember lalu menggelar voting pemakzulan Park terkait skandal korupsi yang melibatkan teman dekatnya, Choi Soon-sil. Skandal itu memicu unjuk rasa ratusan ribu orang setiap pekan untuk mendesak Park turun dari jabatannya. Meski demikian, Park tetap menolak mundur dan menyatakan dia tidak bersalah dalam skandal tersebut.
Park telah dihentikan dari tugas-tugas eksekutif dan negara itu dipimpin sementara oleh Perdana Menteri (PM) Korsel Hwang Kyo-ahn. Park dituduh berkolusi dengan Choi untuk memaksa perusahaanperusahaan besar menyumbang puluhan juta dolar ke yayasan yang dikontrol Choi. Dana itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Choi. Choi saat ini diadili atas tuduhan penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kendati demikian, Choi juga menyatakan tidak bersalah dalam skandal tersebut.
Park telah beberapa kali meminta maaf atas kelalaiannya dalam berteman dengan Choi. Saat ini Park juga dituduh memerintahkan ajudannya untuk membocorkan dokumen negara pada Choi yang tidak memiliki jabatan resmi atau telah melalui pemeriksaan keamanan. Park pun disangka membiarkan Choi mencampuri urusan negara, termasuk dalam memilih para pejabat tinggi. Selain tuduhan korupsi, pemerintahan konservatif Park juga dituduh memasukkan para seniman yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, dalam daftar hitam.
Ada juga tuduhan bahwa Park gagal merespons dengan tepat saat terjadi bencana kapal feri Sewol pada 2014 yang menewaskan lebih dari 300 orang yang sebagian besar para pelajar sekolah.