Kepala HAM PBB Ingin Klaim Duterte Habisi Pejahat Diselidiki
Rabu, 21 Desember 2016 - 09:43 WIB
Kepala HAM PBB Ingin Klaim Duterte Habisi Pejahat Diselidiki
A
A
A
NEW YORK - Komisi HAM PBB telah mendesak Filipina untuk meluncurkan penyelidikan pembunuhan yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte dan semua pembunuhan dalam perang terhadap narkoba. Duterte sebelumnya mengaku ia membunuh tiga orang saat menjabat sebagai walikota Davao.
Dalam pertemuan dengan pengusaha pekan lalu, Duterte mengaku saat menjabat sebagai walikota Davao ia secara pribadi membunuh penjahat sambil berkeliaran di jalan-jalan. Ia mengaku menghabisi tiga orang yang terlibat dalam kasus penculikan saat baku tembak dengan polisi di tahun 1980-an.
Baca juga:
Duterte Bunuh Tersangka Narkoba dengan Tangannya Sendiri
"Pihak berwenang peradilan Filipina harus menunjukkan komitmen mereka untuk menegakkan hukum dan kemerdekaan mereka dari eksekutif dengan meluncurkan penyelidikan pembunuhan," kata Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein, mengacu pada klaim Duterte ini.
"Pembunuhan yang dijelaskan oleh Presiden Duterte juga melanggar hukum internasional, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari kekerasan dan kekuatan, proses hukum dan pengadilan yang adil, perlindungan yang sama di depan hukum dan tidak bersalah sampai terbukti bersalah," kata Zeid dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (21/12/2016).
Dia juga mengatakan sangat sedikit informasi tentang penuntutan terhadap sejumlah pembunuhan baru-baru ini, meskipun polisi melakukan penyelidikan terhadap ribuan pembunuhan terhadap warga.
"Investigasi yang kredibel dan independen harus segera dibuka atas pembunuhan di Davao, serta terhadap jumlah pembunuhan yang mengejutkan yang terjadi di seluruh negara itu sejak Duterte menjadi presiden," kata Zeid.
Dalam pertemuan dengan pengusaha pekan lalu, Duterte mengaku saat menjabat sebagai walikota Davao ia secara pribadi membunuh penjahat sambil berkeliaran di jalan-jalan. Ia mengaku menghabisi tiga orang yang terlibat dalam kasus penculikan saat baku tembak dengan polisi di tahun 1980-an.
Baca juga:
Duterte Bunuh Tersangka Narkoba dengan Tangannya Sendiri
"Pihak berwenang peradilan Filipina harus menunjukkan komitmen mereka untuk menegakkan hukum dan kemerdekaan mereka dari eksekutif dengan meluncurkan penyelidikan pembunuhan," kata Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein, mengacu pada klaim Duterte ini.
"Pembunuhan yang dijelaskan oleh Presiden Duterte juga melanggar hukum internasional, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari kekerasan dan kekuatan, proses hukum dan pengadilan yang adil, perlindungan yang sama di depan hukum dan tidak bersalah sampai terbukti bersalah," kata Zeid dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (21/12/2016).
Dia juga mengatakan sangat sedikit informasi tentang penuntutan terhadap sejumlah pembunuhan baru-baru ini, meskipun polisi melakukan penyelidikan terhadap ribuan pembunuhan terhadap warga.
"Investigasi yang kredibel dan independen harus segera dibuka atas pembunuhan di Davao, serta terhadap jumlah pembunuhan yang mengejutkan yang terjadi di seluruh negara itu sejak Duterte menjadi presiden," kata Zeid.
(ian)
