Jokowi Bilang Perdamaian dan Keamanan Kunci Kemakmuran ASEAN
Selasa, 06 September 2016 - 22:50 WIB
Jokowi Bilang Perdamaian dan Keamanan Kunci Kemakmuran ASEAN
A
A
A
VIENTIANE - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya perdamaian, keamanan dan stabilitas guna mewujudkan kemakmuran kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan tanggapan pada pertemuan dengan pemimpin negara-negara ASEAN dan perwakilan delegasi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), di National Convention Centre, Vientiane, Laos, Selasa (6/9/2016).
Dalam forum itu, Presiden Jokowi berpendapat bahwa kerja sama antara ASEAN dan AIPA sangat dibutuhkan. Sebab, di tengah kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu di kawasan ASEAN, kerja sama antara keduanya dapat meningkatkan sentralitas ASEAN.
"Komitmen dan kerja sama parlemen menjadi kunci penguatan legislasi menghadapi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional. Perdamaian, keamanan dan stabilitas sekali lagi menjadi kunci dan syarat bagi kemakmuran kawasan," ujar Jokowi.
Dalam wadah ASEAN, negara-negara Asia Tenggara membentuk kerja sama yang fokus pada tiga pilar utama. Yakni, yakni pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, serta pilar sosial dan kebudayaan. Ketiga pilar ini terus diwujudkan oleh sepuluh negara anggota ASEAN untuk menghadapi tantangan global yang akan datang.
Pada hari pertama KTT ASEAN di Laos, delegasi masing-masing negara ASEAN telah bertemu dan membicarakan isu-isu kawasan.
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menjelaskan bahwa dalam pilar politik dan keamanan, delegasi Indonesia menyampaikan beberapa isu pada forum tersebut, khususnya terkait penangangan terorisme dan keamanan wilayah.
"Kita mendorong digunakannya ASEAN Convention on Counter-Terrorism dan mekanisme-mekanisme yang lain dalam rangka pemberantasan terorisme," kata Retno.
Dalam kesempatan yang sama, delegasi Indonesia juga membahas tentang keamanan di wilayah perairan Sulu dan sekitarnya. Retno meminta komitmen tiga negara, yakni Indonesia, Filipina dan Malaysia untuk mempererat kerja sama guna mengamankan wilayah Sulu setelah maraknya penculikan oleh kelompok bersenjata Filipina.
"Isu ini sebenarnya juga sudah kita sampaikan pada saat retreat di AMM (ASEAN Ministerial Meeting) bulan Juli yang lalu," katanya.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan tanggapan pada pertemuan dengan pemimpin negara-negara ASEAN dan perwakilan delegasi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), di National Convention Centre, Vientiane, Laos, Selasa (6/9/2016).
Dalam forum itu, Presiden Jokowi berpendapat bahwa kerja sama antara ASEAN dan AIPA sangat dibutuhkan. Sebab, di tengah kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu di kawasan ASEAN, kerja sama antara keduanya dapat meningkatkan sentralitas ASEAN.
"Komitmen dan kerja sama parlemen menjadi kunci penguatan legislasi menghadapi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional. Perdamaian, keamanan dan stabilitas sekali lagi menjadi kunci dan syarat bagi kemakmuran kawasan," ujar Jokowi.
Dalam wadah ASEAN, negara-negara Asia Tenggara membentuk kerja sama yang fokus pada tiga pilar utama. Yakni, yakni pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, serta pilar sosial dan kebudayaan. Ketiga pilar ini terus diwujudkan oleh sepuluh negara anggota ASEAN untuk menghadapi tantangan global yang akan datang.
Pada hari pertama KTT ASEAN di Laos, delegasi masing-masing negara ASEAN telah bertemu dan membicarakan isu-isu kawasan.
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menjelaskan bahwa dalam pilar politik dan keamanan, delegasi Indonesia menyampaikan beberapa isu pada forum tersebut, khususnya terkait penangangan terorisme dan keamanan wilayah.
"Kita mendorong digunakannya ASEAN Convention on Counter-Terrorism dan mekanisme-mekanisme yang lain dalam rangka pemberantasan terorisme," kata Retno.
Dalam kesempatan yang sama, delegasi Indonesia juga membahas tentang keamanan di wilayah perairan Sulu dan sekitarnya. Retno meminta komitmen tiga negara, yakni Indonesia, Filipina dan Malaysia untuk mempererat kerja sama guna mengamankan wilayah Sulu setelah maraknya penculikan oleh kelompok bersenjata Filipina.
"Isu ini sebenarnya juga sudah kita sampaikan pada saat retreat di AMM (ASEAN Ministerial Meeting) bulan Juli yang lalu," katanya.
(mas)
