Presiden Non Aktif Brazil Samakan Pemakzulannya dengan Kudeta Turki
Minggu, 17 Juli 2016 - 22:09 WIB
Presiden Non Aktif Brazil Samakan Pemakzulannya dengan Kudeta Turki
A
A
A
RIO DE JANEIRO - Presiden non aktif Brazil, Dilma Rousseff mengatakan, gerakan pemakzulan terhadap dirinya mirip dengan upaya kudeta yang gagal di Turki. Ia mengatakan, keduanya adalah serangan terhadap demokrasi.
"Usaha kudeta di Turki memicu keprihatinan. Sebuah pemerintahan yang terpilih tidak bisa digulingkan oleh kekerasan atau trik hukum," tulis Rousseff di akun Facebooknya, seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (17/7/2016).
Senat Brazil memutuskan untuk menonaktifkan Rousseff pada 12 Mei, sambil menunggu sidang pemakzulan yang akan dihelat pada bulan Agustus mendatang atas tuduhan memanipulasi laporan keuangan publik.
Namun, Rousseff dengan tegas membantah telah melakukan hal itu dan mengatakan bahwa pemakzulan dirinya bermotif politik yang dilakukan oleh oposisi sayap kanan.
Jika pada sidang pemakzulannya nanti dua per tiga dari 81 senator menyatakan ia bersalah, Rousseff akan dicopot sebagai Presiden yang sementara ini dijalankan oleh wakilnya, Michel Temer. Temer kemudian akan dilantik untuk menjadi presiden hingga 1 Januari 2019.
"Pemakzulan harus ditolak di Brazil. Demokrasi berarti melindungi kehendak rakyat," tukas Rousseff.
"Usaha kudeta di Turki memicu keprihatinan. Sebuah pemerintahan yang terpilih tidak bisa digulingkan oleh kekerasan atau trik hukum," tulis Rousseff di akun Facebooknya, seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (17/7/2016).
Senat Brazil memutuskan untuk menonaktifkan Rousseff pada 12 Mei, sambil menunggu sidang pemakzulan yang akan dihelat pada bulan Agustus mendatang atas tuduhan memanipulasi laporan keuangan publik.
Namun, Rousseff dengan tegas membantah telah melakukan hal itu dan mengatakan bahwa pemakzulan dirinya bermotif politik yang dilakukan oleh oposisi sayap kanan.
Jika pada sidang pemakzulannya nanti dua per tiga dari 81 senator menyatakan ia bersalah, Rousseff akan dicopot sebagai Presiden yang sementara ini dijalankan oleh wakilnya, Michel Temer. Temer kemudian akan dilantik untuk menjadi presiden hingga 1 Januari 2019.
"Pemakzulan harus ditolak di Brazil. Demokrasi berarti melindungi kehendak rakyat," tukas Rousseff.
(ian)
