China pada Jepang: Berhenti Ikut Campur di LCS
Jum'at, 15 Juli 2016 - 21:09 WIB
China pada Jepang: Berhenti Ikut Campur di LCS
A
A
A
ULAANBAATAR - Perdana Menteri China, Li Keqiang, mengatakan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa Jepang harus berhenti ikut campur dan menjadikan isu Laut China Selatan (LCS) sebagai hal yang harus dibahas dalam pertemuan pucak regional di Mongolia.
Dalam pertemuan di ibukota Mongolia, Ulaanbator, Li mengatakan kepada Abe, bahwa sikap China di LCS benar-benar sejalan dengan hukum internasionaal.
"Jepang bukan negara yang benar-benar terlibat langsung dalam isu Laut China Selatan dan dengan demikian harus berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatannya sendiri, berhenti mempengaruhi dan mengganggu," kata Li seperti dikutip Reuters dari kantor berita China Xinhua, Jumat (15/7/2016).
Kantor berita Jepang Kyodo menyatakan, Abe mengatakan kepada Li, bahwa tatanan internasional yang berbasis aturan harus dihormasi. Kyodo juga melaporkan, PM Jepang dan PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, sepakat bahwa putusan Pengadilan Arbitrase Internasional harus diperhatikan.
Seperti diketahui, China menolak untuk mengakui putusan Pengadilan Arbitrase Internasional yang membatalkan klaim hak sejarah China atas LCS. Pengadilan juga menyatakan, klaim China bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Selain itu, China dianggap telah melanggar hak-hak berdaulat dari Filipina di ZEE Filipina dan menciptakan risiko kecelakaan serius dan berbahaya bagi kapal-kapal Filipina di LCS.
Dalam pertemuan di ibukota Mongolia, Ulaanbator, Li mengatakan kepada Abe, bahwa sikap China di LCS benar-benar sejalan dengan hukum internasionaal.
"Jepang bukan negara yang benar-benar terlibat langsung dalam isu Laut China Selatan dan dengan demikian harus berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatannya sendiri, berhenti mempengaruhi dan mengganggu," kata Li seperti dikutip Reuters dari kantor berita China Xinhua, Jumat (15/7/2016).
Kantor berita Jepang Kyodo menyatakan, Abe mengatakan kepada Li, bahwa tatanan internasional yang berbasis aturan harus dihormasi. Kyodo juga melaporkan, PM Jepang dan PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, sepakat bahwa putusan Pengadilan Arbitrase Internasional harus diperhatikan.
Seperti diketahui, China menolak untuk mengakui putusan Pengadilan Arbitrase Internasional yang membatalkan klaim hak sejarah China atas LCS. Pengadilan juga menyatakan, klaim China bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Selain itu, China dianggap telah melanggar hak-hak berdaulat dari Filipina di ZEE Filipina dan menciptakan risiko kecelakaan serius dan berbahaya bagi kapal-kapal Filipina di LCS.
(ian)
