Rusia Desak China dan ASEAN Selesaikan Kode Etik di LCS
Kamis, 14 Juli 2016 - 21:52 WIB
Rusia Desak China dan ASEAN Selesaikan Kode Etik di LCS
A
A
A
MOSKOW - Rusia mendesak negara-negara anggota ASEAN dan China untuk menyelesaikan kode etik di Laut China Selatan yang telah berlaku sejak tahun 2002. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.
Pada hari Selasa kemarin, Pengadilan Arbitrase Internasional yang bermarkas di Den Haag menolak klaim teritorial Beijing atas Laut China Selatan (LCS) dalam sengketa yang diajukan oleh Filipina.
"Kami mendukung upaya China dan ASEAN untuk menyusun kode etik di Laut China Selatan," kata Zakharova dalam jumpa pers mingguan, seperti dikutip dari laman Sputnik, Kamis (14/7/2016).
Ia pun mendesak semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa teritorial dengan cara diplomatik. "Kami percaya bahwa negara-negara yang terlibat dalam sengketa teritorial di daerah maritim mengatakan harus ketat mengikuti prinsip penggunaan non kekuatan," kata Zakharova.
"Dan semua pihak terus mencari cara untuk penyelesaian politik dan sengketa diplomatik berdasarkan hukum internasional, terutama pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 serta pada perjanjian China-ASEAN," tambah Zakharova.
Pada hari Selasa kemarin, Pengadilan Arbitrase Internasional yang bermarkas di Den Haag menolak klaim teritorial Beijing atas Laut China Selatan (LCS) dalam sengketa yang diajukan oleh Filipina.
"Kami mendukung upaya China dan ASEAN untuk menyusun kode etik di Laut China Selatan," kata Zakharova dalam jumpa pers mingguan, seperti dikutip dari laman Sputnik, Kamis (14/7/2016).
Ia pun mendesak semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa teritorial dengan cara diplomatik. "Kami percaya bahwa negara-negara yang terlibat dalam sengketa teritorial di daerah maritim mengatakan harus ketat mengikuti prinsip penggunaan non kekuatan," kata Zakharova.
"Dan semua pihak terus mencari cara untuk penyelesaian politik dan sengketa diplomatik berdasarkan hukum internasional, terutama pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 serta pada perjanjian China-ASEAN," tambah Zakharova.
(ian)
