Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Indonesia Tolak Keberadaan Gerakan Separatis di MSG
Indonesia Tolak Keberadaan Gerakan Separatis di MSG
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia menolak keras United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai bagian dari Melanesian Spearhead Group (MSG). Di mata pemerintah Indonesia, UMLWP adalah gerakan separatis, sehingga tidak pantas untuk masuk ke dalam organisasi internasional.
Kelompok yang digawangi oleh Beny Wenda itu saat ini tengah berusaha untuk menaikan statusnya, dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh. Upaya tersebut dinilai bertentangan dengan perjanjian pendirian MSG tahun 2007, yang secara tegas menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri.
"Suatu kelompok yang menamakan dirinya UMLWP tidak lain dan tidak bukan merupakan gerakan separatis di dalam suatu negara berdaulat. Gerakan tersebut tidak memiliki legitimasi dan bukan wakil masyarakat Papua," ujar Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri MSG yang berlangsung di Lautoka, Fiji.
Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Jumat (17/6), MSG telah mengurungkan niatnya untuk menerima UMLWP sebagai anggota mereka. Ini terjadi, setelah adanya pembahasan internal diantara anggota dan lobi intensif delegasi Indonesia.
"Dalam kaitan ini, MSG hanya mencatat aplikasi tersebut dan membentuk Komite untuk membahas kriteria keanggotaan. Hal ini dikaitkan pula dengan adanya keinginan dari anggota MSG agar Indonesia menjadi anggota penuh MSG," kata Kemenlu dalam siaran persnya.
Dalam pernyataannya, Desra juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk memajukan kemitraan serta langkah praktis dalam merealisasikannya, khususnya untuk mendorong pencapaian tujuan MSG yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan keamanan di sub-kawasan Melanesia.
Pada akhir pernyataan, Ketua Delegasi Indonesia juga mengundang negara anggota MSG untuk hadir pada Bali Democracy Forum yang akan membahas penguatan kapasitas demokrasi antar negara, tanggal 8 - 9 Desember 2016.
Di sela-sela pertemuan, Desra juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Fiji, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Ketua Delegasi Papua Nugini dan Dirjen Sekretariat MSG. Semuanya menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran dan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan MSG, serta dukungan tegas atas prinsip kedaulatan Indonesia.
Kelompok yang digawangi oleh Beny Wenda itu saat ini tengah berusaha untuk menaikan statusnya, dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh. Upaya tersebut dinilai bertentangan dengan perjanjian pendirian MSG tahun 2007, yang secara tegas menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri.
"Suatu kelompok yang menamakan dirinya UMLWP tidak lain dan tidak bukan merupakan gerakan separatis di dalam suatu negara berdaulat. Gerakan tersebut tidak memiliki legitimasi dan bukan wakil masyarakat Papua," ujar Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri MSG yang berlangsung di Lautoka, Fiji.
Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Jumat (17/6), MSG telah mengurungkan niatnya untuk menerima UMLWP sebagai anggota mereka. Ini terjadi, setelah adanya pembahasan internal diantara anggota dan lobi intensif delegasi Indonesia.
"Dalam kaitan ini, MSG hanya mencatat aplikasi tersebut dan membentuk Komite untuk membahas kriteria keanggotaan. Hal ini dikaitkan pula dengan adanya keinginan dari anggota MSG agar Indonesia menjadi anggota penuh MSG," kata Kemenlu dalam siaran persnya.
Dalam pernyataannya, Desra juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk memajukan kemitraan serta langkah praktis dalam merealisasikannya, khususnya untuk mendorong pencapaian tujuan MSG yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan keamanan di sub-kawasan Melanesia.
Pada akhir pernyataan, Ketua Delegasi Indonesia juga mengundang negara anggota MSG untuk hadir pada Bali Democracy Forum yang akan membahas penguatan kapasitas demokrasi antar negara, tanggal 8 - 9 Desember 2016.
Di sela-sela pertemuan, Desra juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Fiji, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Ketua Delegasi Papua Nugini dan Dirjen Sekretariat MSG. Semuanya menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran dan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan MSG, serta dukungan tegas atas prinsip kedaulatan Indonesia.
(esn)
Explore More