Menlu RI Singgung Masalah Laut China Selatan dalam Lawatan ke Kunming
Selasa, 14 Juni 2016 - 19:39 WIB
Menlu RI Singgung Masalah Laut China Selatan dalam Lawatan ke Kunming
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menekankan, penting bagi semua pihak menghormati hukum internasional, termasuk Hukum Perjanjian Laut PBB atau UNCLOS 1982, terkait dengan situasi di Laut China Selatan. Hal itu disampaikan Retno saat berbicara di pertemuan ASEAN-China di Kunming.
“Tanpa penghormatan terhadap hukum internasional, maka perdamaian dan stabilitas akan sulit untuk diwujudkan,” kata Retno dalam pernyataannya, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Selasa (14/6).
Di kesempatan yang sama, Retno juga mengatakan, dalam memperingati 25 tahun kemitraan ASEAN-China, kerjasama perdamaian dan kesejahteraan kini menjadi semakin relevan. Untuk itu, perdamaian dan stabilitas kawasan harus terus dijaga guna memastikan kondisi kondusif bagi pembangunan ASEAN-China.
“Indonesia mengharapkan, kiranya kerja sama dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bisa diterjemahkan di lapangan”, sambung Retno.
Dalam pertemuan itu, menurut siaran pers Kemenelu, Para Menlu ASEAN dan China sepakat mengenai pentingnya untuk terus meningkatkan kemitraan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa China merupakan mitra dagang terbesar ASEAN. Sedangkan bagi China, ASEAN adalah mitra dagang ketiga.
Kedua pihak juga memiliki target untuk mencapai perdagangan sebesar satu triliun dolar dan target investasi US$ 150 miliar pada tahun 2020. Dalam kaitan ini, para Menlu menekankan, bahwa kerja sama untuk mencapai dua target ekonomi tersebut hanya dapat dicapai jika ASEAN dan China dapat memelihara perdamaian dan stabilitas, termasuk di Laut China Selatan.
Oleh karena itu, para Menlu sepakat mengenai pentingnya pelaksanaan secara penuh dan efektif pelaksanaan Declaration od Conduct (DoC), serta pentingnya untuk secepatnya menyelesaikan Code of Conduct.
“Tanpa penghormatan terhadap hukum internasional, maka perdamaian dan stabilitas akan sulit untuk diwujudkan,” kata Retno dalam pernyataannya, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Selasa (14/6).
Di kesempatan yang sama, Retno juga mengatakan, dalam memperingati 25 tahun kemitraan ASEAN-China, kerjasama perdamaian dan kesejahteraan kini menjadi semakin relevan. Untuk itu, perdamaian dan stabilitas kawasan harus terus dijaga guna memastikan kondisi kondusif bagi pembangunan ASEAN-China.
“Indonesia mengharapkan, kiranya kerja sama dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bisa diterjemahkan di lapangan”, sambung Retno.
Dalam pertemuan itu, menurut siaran pers Kemenelu, Para Menlu ASEAN dan China sepakat mengenai pentingnya untuk terus meningkatkan kemitraan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa China merupakan mitra dagang terbesar ASEAN. Sedangkan bagi China, ASEAN adalah mitra dagang ketiga.
Kedua pihak juga memiliki target untuk mencapai perdagangan sebesar satu triliun dolar dan target investasi US$ 150 miliar pada tahun 2020. Dalam kaitan ini, para Menlu menekankan, bahwa kerja sama untuk mencapai dua target ekonomi tersebut hanya dapat dicapai jika ASEAN dan China dapat memelihara perdamaian dan stabilitas, termasuk di Laut China Selatan.
Oleh karena itu, para Menlu sepakat mengenai pentingnya pelaksanaan secara penuh dan efektif pelaksanaan Declaration od Conduct (DoC), serta pentingnya untuk secepatnya menyelesaikan Code of Conduct.
(esn)
