Ketegangan Berlanjut, Iran Larang Warga Muslimnya Berhaji ke Makkah
Senin, 30 Mei 2016 - 07:41 WIB
Ketegangan Berlanjut, Iran Larang Warga Muslimnya Berhaji ke Makkah
A
A
A
RIYADH - Iran tidak akan membiarkan warga Muslimnya beribadah haji ke Makkah pada September 2016 nanti setelah ketegangan dengan Arab Saudi terus berlanjut.
Keputusan Pemerintah Iran muncul semalam setelah pembicaraan antara pejabat Teheran dan Riyadh mengalami jalan buntu.
Menteri Kebudayaan Iran, Ali Jannati, mengatakan kepada stasiun televisi Pemerintah Iran; ”Tidak ada jemaah yang akan dikirim ke tempat-tempat suci Muslim; Makkah dan Madinah, karena hambatan yang diciptakan oleh para pejabat Saudi.”
Dalam sebuah pernyataan, Organisasi Haji dan Umrah Iran mengecam Arab Saudi atas tuduhan bahwa Riyadh kurang bekerjasama.
“Terlalu banyak waktu telah hilang, dan sekarang sudah terlambat untuk mengatur ibadah haji," kata organisasi itu, yang dikutip kantor berita Mehr.
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah Saudi menuduh delegasi Iran yang datang menolak untuk menandatangani perjanjian untuk menyelesaikan masalah.
”Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT dan warganya atas ketidakmampuan warga Iran untuk melakukan haji untuk tahun ini,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita resmi Saudi.
Ibadah haji tahunan merupakan salah satu rukun Islam. Menurut ajaran agama Islam, setiap Muslim yang mampu berkewajiban untuk berhaji ke Makkah.
Namun, persoalan politik antara kedua negara itu telah merembet ke persoalan haji. Hubungan kedua negara mulai tegang sejak konflik Suriah pecah lima tahun lalu. Iran mendukung Pemerintah Presiden Suriah Bashar Al-Assad di Damaskus, sementara Arab Saudi mendukung milisi pemberontak.
Ketegangan berlanjut ketika terjadi musibah selama pelaksanaan ibadah haji 2015 haji. Dalam tragedi robohnya tower crane di Masjidilharam dan tragedi melontar jumrah di Minna, ribuan jemaah meninggal. Penyelidikan independen oleh The Associated Press korban meninggal dalam tragedi Minna mencapai 2.411 jemaah.
Setelah musibah haji, ketegangan Iran dan Saudi semakin memanas setelah Januari lalu Saudi mengeksekusi ulama Syiah, Nimr Baqr Al-Nimr atas tuduhan terlibat terorisme. Eksekusi bersama banyak terpidana mati lainnya itu memicu amarah massa di Iran yang menyerang dan membakar kantor Kedutaan Besar Saudi di Teheran dan Konsulat Saudi di kota lainnya.
Puncaknya, Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.
”Iran telah menuntut hak untuk mengatur demonstrasi (haji) dan memiliki hak istimewa yang akan menyebabkan kekacauan selama haji. Ini tidak bisa diterima,” kesal Menteri Luar Negeri Saudi, Adel Al-Jubeir, dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond.
Jubeir mengatakan Arab Saudi setiap tahunnya menandatangani nota memorandum haji dengan lebih dari 70 negara. ”Untuk menjamin keamanan dan keselamatan jemaah,” katanya, seperti dikutip dari Al Arabiya, Senin (30/5/2016).
”Tahun ini, Iran menolak menandatangani memorandum tersebut," lanjut dia, dengan alasan bahwa Riyadh telah setuju untuk memfasilitasi pengaturan perjalanan peziarah Iran meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik.
”Hal ini sangat negatif jika niat Iran dari awal adalah untuk manuver dan mencari alasan, untuk mencegah warganya melakukan (ibadah) haji," katanya.
”Jika ini adalah tentang langkah-langkah dan prosedur, saya pikir kami telah melakukan lebih dari tugas kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi itu adalah Iran yang menolak hal-hal tersebut.”
Keputusan Pemerintah Iran muncul semalam setelah pembicaraan antara pejabat Teheran dan Riyadh mengalami jalan buntu.
Menteri Kebudayaan Iran, Ali Jannati, mengatakan kepada stasiun televisi Pemerintah Iran; ”Tidak ada jemaah yang akan dikirim ke tempat-tempat suci Muslim; Makkah dan Madinah, karena hambatan yang diciptakan oleh para pejabat Saudi.”
Dalam sebuah pernyataan, Organisasi Haji dan Umrah Iran mengecam Arab Saudi atas tuduhan bahwa Riyadh kurang bekerjasama.
“Terlalu banyak waktu telah hilang, dan sekarang sudah terlambat untuk mengatur ibadah haji," kata organisasi itu, yang dikutip kantor berita Mehr.
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah Saudi menuduh delegasi Iran yang datang menolak untuk menandatangani perjanjian untuk menyelesaikan masalah.
”Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT dan warganya atas ketidakmampuan warga Iran untuk melakukan haji untuk tahun ini,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita resmi Saudi.
Ibadah haji tahunan merupakan salah satu rukun Islam. Menurut ajaran agama Islam, setiap Muslim yang mampu berkewajiban untuk berhaji ke Makkah.
Namun, persoalan politik antara kedua negara itu telah merembet ke persoalan haji. Hubungan kedua negara mulai tegang sejak konflik Suriah pecah lima tahun lalu. Iran mendukung Pemerintah Presiden Suriah Bashar Al-Assad di Damaskus, sementara Arab Saudi mendukung milisi pemberontak.
Ketegangan berlanjut ketika terjadi musibah selama pelaksanaan ibadah haji 2015 haji. Dalam tragedi robohnya tower crane di Masjidilharam dan tragedi melontar jumrah di Minna, ribuan jemaah meninggal. Penyelidikan independen oleh The Associated Press korban meninggal dalam tragedi Minna mencapai 2.411 jemaah.
Setelah musibah haji, ketegangan Iran dan Saudi semakin memanas setelah Januari lalu Saudi mengeksekusi ulama Syiah, Nimr Baqr Al-Nimr atas tuduhan terlibat terorisme. Eksekusi bersama banyak terpidana mati lainnya itu memicu amarah massa di Iran yang menyerang dan membakar kantor Kedutaan Besar Saudi di Teheran dan Konsulat Saudi di kota lainnya.
Puncaknya, Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.
”Iran telah menuntut hak untuk mengatur demonstrasi (haji) dan memiliki hak istimewa yang akan menyebabkan kekacauan selama haji. Ini tidak bisa diterima,” kesal Menteri Luar Negeri Saudi, Adel Al-Jubeir, dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond.
Jubeir mengatakan Arab Saudi setiap tahunnya menandatangani nota memorandum haji dengan lebih dari 70 negara. ”Untuk menjamin keamanan dan keselamatan jemaah,” katanya, seperti dikutip dari Al Arabiya, Senin (30/5/2016).
”Tahun ini, Iran menolak menandatangani memorandum tersebut," lanjut dia, dengan alasan bahwa Riyadh telah setuju untuk memfasilitasi pengaturan perjalanan peziarah Iran meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik.
”Hal ini sangat negatif jika niat Iran dari awal adalah untuk manuver dan mencari alasan, untuk mencegah warganya melakukan (ibadah) haji," katanya.
”Jika ini adalah tentang langkah-langkah dan prosedur, saya pikir kami telah melakukan lebih dari tugas kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi itu adalah Iran yang menolak hal-hal tersebut.”
(mas)
