Assad Bantah Wacana Soal Konstitusi Baru Suriah
Jum'at, 27 Mei 2016 - 22:15 WIB
Assad Bantah Wacana Soal Konstitusi Baru Suriah
A
A
A
DAMASKUS - Presiden Suriah, Bashar al-Assad mengatakan, setiap rencana pembentukan konstitusi baru Suriah harus disusun oleh Suriah sendiri, bukan oleh orang asing.
Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang menyebutkan ada rencana pembentukan konstitusi baru Suriah. "Belum ada rancangan konstitusi untuk Suriah. Segala sesuatu yang beredar di media tentang hal itu tidak benar," kata Assad dikutip dari Sputnik, Jumat (27/5/2016).
"Tidak ada rencana pembentukan konstitusi baru dari Republik Arab Suriah yang berasal dari luar negeri. Hanya Suriah yang memiliki kesepakatan tentang hal ini. Setelah itu, rencana ini akan dimasukkan ke dalam referendum," tegas Assad.
Suriah telah dilanda perang saudara sejak 2011 silam, dimana pasukan pemerintah Suriah memerangi beberapa faksi oposisi dan kelompok ekstrimis. Pada Maret lalu, terjadi pembicaraan untuk rekonsiliasi untuk menegaskan kembali komitmen mereka di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB. Komitmen itu termasuk menghasilkan konstitusi dan kerangka kerja untuk pemerintahan transisi pada bulan Agustus ini.
Resolusi itu diadopsi pada bulan Desember 2015, yang berisi roadmap waktu 18 bulan untuk membentuk pemerintahan transisi. Proses ini bertujuan untuk memajukan penyelesaian konflik lima tahun di negara itu.
Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang menyebutkan ada rencana pembentukan konstitusi baru Suriah. "Belum ada rancangan konstitusi untuk Suriah. Segala sesuatu yang beredar di media tentang hal itu tidak benar," kata Assad dikutip dari Sputnik, Jumat (27/5/2016).
"Tidak ada rencana pembentukan konstitusi baru dari Republik Arab Suriah yang berasal dari luar negeri. Hanya Suriah yang memiliki kesepakatan tentang hal ini. Setelah itu, rencana ini akan dimasukkan ke dalam referendum," tegas Assad.
Suriah telah dilanda perang saudara sejak 2011 silam, dimana pasukan pemerintah Suriah memerangi beberapa faksi oposisi dan kelompok ekstrimis. Pada Maret lalu, terjadi pembicaraan untuk rekonsiliasi untuk menegaskan kembali komitmen mereka di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB. Komitmen itu termasuk menghasilkan konstitusi dan kerangka kerja untuk pemerintahan transisi pada bulan Agustus ini.
Resolusi itu diadopsi pada bulan Desember 2015, yang berisi roadmap waktu 18 bulan untuk membentuk pemerintahan transisi. Proses ini bertujuan untuk memajukan penyelesaian konflik lima tahun di negara itu.
(ian)
