Tiru Maladewa, China Bakal Ubah Pulau di LCS Menjadi Resor
Jum'at, 27 Mei 2016 - 19:38 WIB
Tiru Maladewa, China Bakal Ubah Pulau di LCS Menjadi Resor
A
A
A
BEIJING - Seorang pejabat tinggi China mengatakan, Beijing akan mengubah beberapa pulau di Laut China Selatan (LCS) menjadi resor seperti di Maladewa. China berharap, pulau-pulau buatan di LCS bisa menjadi objek wisata utama yang sebanding dengan Maladewa.
"Kami akan mengembangkan beberapa pulau dan karang untuk mengakomodasi pilihan para turis," kata Walikota Sansha, Xiao Jie, sembari menambahkan tidak ada kehadiran militer di pulau yang dimaksud. "Ini akan mejadi prosedur yang teratur dan bertahap," imbuhnya.
China sendiri telah memulai wisata kapal pesiar ke LCS pada pelayaran percobaan di tahun 2013. Program itu sebagai bagian dari upaya klaim Beijing terhadap wilayah LCS dengan meningkatkan kehadiran warga sipil.
Sedangkan kota Sansha berada di Pulau Woody di Kepulauan Paracel. Kota ini menjadi basis administratif China untuk mengontrol pulau-pulau dan karang yang ada di LCS.
China mengklaim sebagian besar perairan kaya energi itu yang bisa menghasilkan pemasukan sebesar USD 5 triliun melalui kapal-kapal perdagangan yang lewat setiap tahun. Klaim ini ditentang oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga merasa berhak atas wilayah itu.
"Kami akan mengembangkan beberapa pulau dan karang untuk mengakomodasi pilihan para turis," kata Walikota Sansha, Xiao Jie, sembari menambahkan tidak ada kehadiran militer di pulau yang dimaksud. "Ini akan mejadi prosedur yang teratur dan bertahap," imbuhnya.
China sendiri telah memulai wisata kapal pesiar ke LCS pada pelayaran percobaan di tahun 2013. Program itu sebagai bagian dari upaya klaim Beijing terhadap wilayah LCS dengan meningkatkan kehadiran warga sipil.
Sedangkan kota Sansha berada di Pulau Woody di Kepulauan Paracel. Kota ini menjadi basis administratif China untuk mengontrol pulau-pulau dan karang yang ada di LCS.
China mengklaim sebagian besar perairan kaya energi itu yang bisa menghasilkan pemasukan sebesar USD 5 triliun melalui kapal-kapal perdagangan yang lewat setiap tahun. Klaim ini ditentang oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga merasa berhak atas wilayah itu.
(ian)
