Polisi Burundi Sebut 450 Orang Tewas Akibat Kekerasan Politik
Jum'at, 06 Mei 2016 - 20:58 WIB
Polisi Burundi Sebut 450 Orang Tewas Akibat Kekerasan Politik
A
A
A
NAIROBI - Lebih dari 450 orang telah tewas di Burundi dalam kerusuhan yang dimulai tahun lalu. Demikian bunyi laporan pihak kepolisian Burundi dalam sebuah laporan terkait krisis yang menimbulkan kekhawatiran kembalinya kekerasan etnis perang saudara.
"Laporan menunjukkan bahwa 451 orang telah tewas sejak awal krisis, termasuk 77 petugas polisi dan 374 warga sipil," bunyi pernyataan pihak kepolisian Burundi, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (6/5/2016).
Laporan pihak kepolisian juga menyatakan, sebanyak 59 perwira telah dipenjara selama setahun terakhir atas dugaan pelanggaran serius. Namun, laporan tersebut tidak merinci tindakan pelanggaran serius yang dimaksud. Tuduhan diarahkan ke pihak kepolian Burundi yang diduga telah bertindak represif dalam menghadapi aksi protes dan perbedaan pendapat.
Krisis dimulai ketika Presiden Pierre Nkurunziza mengumumkan pada bulan April 2015 rencana untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga kalinya. Meskipun menuai kritik karena dianggap melanggar konstitusi dan perjanjian damai yang mengakhiri perang sipil pada tahun 2005, Nkurunziza berhasil memenangkan pemilu pada bulan Juli.
Aksi kekerasan yang melanda Burundi sempat mengundang keprihatinan dunia internasional. Organisasi HAM internasional, Amnesty Internasional, bahkan menyatakan citra satelit dari sebuah wilayah di pinggiran ibukota Burundi menunjukkan sebuah lokasi kuburan massal.
(Baca juga: Citra Satelit Ungkap Lokasi Kuburan Massal di Burundi)
"Laporan menunjukkan bahwa 451 orang telah tewas sejak awal krisis, termasuk 77 petugas polisi dan 374 warga sipil," bunyi pernyataan pihak kepolisian Burundi, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (6/5/2016).
Laporan pihak kepolisian juga menyatakan, sebanyak 59 perwira telah dipenjara selama setahun terakhir atas dugaan pelanggaran serius. Namun, laporan tersebut tidak merinci tindakan pelanggaran serius yang dimaksud. Tuduhan diarahkan ke pihak kepolian Burundi yang diduga telah bertindak represif dalam menghadapi aksi protes dan perbedaan pendapat.
Krisis dimulai ketika Presiden Pierre Nkurunziza mengumumkan pada bulan April 2015 rencana untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga kalinya. Meskipun menuai kritik karena dianggap melanggar konstitusi dan perjanjian damai yang mengakhiri perang sipil pada tahun 2005, Nkurunziza berhasil memenangkan pemilu pada bulan Juli.
Aksi kekerasan yang melanda Burundi sempat mengundang keprihatinan dunia internasional. Organisasi HAM internasional, Amnesty Internasional, bahkan menyatakan citra satelit dari sebuah wilayah di pinggiran ibukota Burundi menunjukkan sebuah lokasi kuburan massal.
(Baca juga: Citra Satelit Ungkap Lokasi Kuburan Massal di Burundi)
(ian)
