Rusia: 2 Kelompok Pemberontak Suriah Harus Masuk Daftar Hitam
Rusia: 2 Kelompok Pemberontak Suriah Harus Masuk Daftar Hitam
A
A
A
NEW YORK - Pemerintah Rusia menekankan, dua kelompok pemberontak Suriah harus masuk dalam daftar hitam PBB. Dua kelompok tersebut adalah Jaish al-Islam dan Ahrar al-Sham.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin menuturkan, dirinya sudah mengajukan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memasukan dua kelompok tersebut dalam daftar hitam kelompok teror. Alasannya, keduanya tidak mematuhi gencatan senjata, dan terlibat dalam aksi terorisme.
"Dua kelompok garis keras Jaish al-Islam dan Ahrar al-Sham tidak terlibat dalam penghentian permusuhan di Suriah dan terlibat dalam kegiatan teroris dan karenanya harus dikenakan sanksi," ucap Churkin, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (28/4).
"Jaish al-Islam dan Ahrar al-Sham tidak berpartisipasi dalam negosiasi dan mereka tidak berpartisipasi dalam penghentian permusuhan jadi saatnya untuk memasukan mereka (dalam daftar hitam)," sambungnya.
DK PBB sendiri dikabarkan telah membahas hal ini di sebuah sidang tertutup yang berlangsung semalam. Duta Besar Selandia Baru untuk PBB Gerard van Bohemen, yang merupakan ketua DK PBB mengatakan pembahasan mengenai hal ini telah menimbulkan perdebatan keras, dan sejauh ini belum ada keputusan yang dibuat.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin menuturkan, dirinya sudah mengajukan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memasukan dua kelompok tersebut dalam daftar hitam kelompok teror. Alasannya, keduanya tidak mematuhi gencatan senjata, dan terlibat dalam aksi terorisme.
"Dua kelompok garis keras Jaish al-Islam dan Ahrar al-Sham tidak terlibat dalam penghentian permusuhan di Suriah dan terlibat dalam kegiatan teroris dan karenanya harus dikenakan sanksi," ucap Churkin, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (28/4).
"Jaish al-Islam dan Ahrar al-Sham tidak berpartisipasi dalam negosiasi dan mereka tidak berpartisipasi dalam penghentian permusuhan jadi saatnya untuk memasukan mereka (dalam daftar hitam)," sambungnya.
DK PBB sendiri dikabarkan telah membahas hal ini di sebuah sidang tertutup yang berlangsung semalam. Duta Besar Selandia Baru untuk PBB Gerard van Bohemen, yang merupakan ketua DK PBB mengatakan pembahasan mengenai hal ini telah menimbulkan perdebatan keras, dan sejauh ini belum ada keputusan yang dibuat.
(esn)
Explore More