Tolak Inisiatif Prancis, Pemerintah Israel Disebut Pengecut
A
A
A
YERUSALEM - Pemerintah Israel dinilai pengecut karena menolak inisiatif damai dengan Palestina yang diutarakan oleh Prancis. Penilaian itu disampaikan oleh Ketua partai Yesh Atid Israel, Yair Lapid.
Menurut mantan Menteri Keuangan Israel itu, inisiatif ini bisa saja menjadi jalan untuk terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun, karena pemerintah Israel tidak berani mengambil resiko, maka mereka menolak insiatif tersebut.
Dirinya menuturkan, harusnya pemerintah Israel menerima inisiatif tersebut, atau setidaknya berusaha untuk mempelajarinya, dan bukan langsung menolak insiatif yang diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius itu,
"Israel tidak harus langsung menolak inisiatif Perancis. Sebab, Laurent Fabius, yang mengusulkan inisiatif, memberi batas waktu dua minggu. Sebaliknya, pemerintah seharusnya mengatakan akan mempelajari inisiatif dan kemudian akan lenyap dalam waktu dua bulan," ucap Lapid seperti dilansir Middle East Monitor pada Selasa (2/2).
Seperti diketahui, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menolak inisiatif perdamaian Prancis. Dimana, dirinya justru meminta Prancis untuk lebih 'sadar' dalam melakukan pendekatan terhadap konflik Israel-Palestina.
Menurut Netanyahu, ancaman Prancis yang akan mengakui negara Palestina jika upaya perdamaian tidak berhasil, merupakan bentuk insentif kepada Palestina untuk datang dan tidak ada kompromi.
Menurut mantan Menteri Keuangan Israel itu, inisiatif ini bisa saja menjadi jalan untuk terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun, karena pemerintah Israel tidak berani mengambil resiko, maka mereka menolak insiatif tersebut.
Dirinya menuturkan, harusnya pemerintah Israel menerima inisiatif tersebut, atau setidaknya berusaha untuk mempelajarinya, dan bukan langsung menolak insiatif yang diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius itu,
"Israel tidak harus langsung menolak inisiatif Perancis. Sebab, Laurent Fabius, yang mengusulkan inisiatif, memberi batas waktu dua minggu. Sebaliknya, pemerintah seharusnya mengatakan akan mempelajari inisiatif dan kemudian akan lenyap dalam waktu dua bulan," ucap Lapid seperti dilansir Middle East Monitor pada Selasa (2/2).
Seperti diketahui, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menolak inisiatif perdamaian Prancis. Dimana, dirinya justru meminta Prancis untuk lebih 'sadar' dalam melakukan pendekatan terhadap konflik Israel-Palestina.
Menurut Netanyahu, ancaman Prancis yang akan mengakui negara Palestina jika upaya perdamaian tidak berhasil, merupakan bentuk insentif kepada Palestina untuk datang dan tidak ada kompromi.
(esn)