Burundi Tolak Pasukan Penjaga Perdamaian Afrika
Sabtu, 19 Desember 2015 - 19:01 WIB
Burundi Tolak Pasukan Penjaga Perdamaian Afrika
A
A
A
BUJUMBURA - Pemerintah Burundi marah dengan keputusan Uni Afrika (UA) yang akan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke negara itu. Juru bicara presiden mengatakan, Burundi tidak akan mengizinkan 5.000 pasukan perdamaian dari Uni Afrika memasuki negara itu.
"Kami tidak akan membiarkan pasukan asing di Burundi. Kami juga tidak membutuhkan mereka," kata jubir Presiden Pierre Nkurunziza, Gervais Abayeho seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (19/12/2015).
Abayeho pun menyesali keputusan yang diambil oleh UA. Menurutnya, UA seharusnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Burundi sebelum mengambil keputusan tersebut. Selain itu, Burundi adalah negara yang kerap berkontribusi dalam sejumlah misi penjaga perdamaian UA di Afrika.
"Sekarang mereka ingin membawa pasukan penjaga perdamaian ke negara kami? Mengapa mereka tidak mengirim pulang saja tentara kami jika memang mereka pikir kami di sini perlu bantuan?" katanya.
Sebelumnya, UA memutuskan akan mengirimkan 5.000 pasukan penjaga perdamaian ke Burundi. Para diplomat Afrika merasa khawatir dengan konflik berkepanjangan di Burundi yang bisa membuka kembali perpecahan etnis.
"Kami tidak akan membiarkan pasukan asing di Burundi. Kami juga tidak membutuhkan mereka," kata jubir Presiden Pierre Nkurunziza, Gervais Abayeho seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (19/12/2015).
Abayeho pun menyesali keputusan yang diambil oleh UA. Menurutnya, UA seharusnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Burundi sebelum mengambil keputusan tersebut. Selain itu, Burundi adalah negara yang kerap berkontribusi dalam sejumlah misi penjaga perdamaian UA di Afrika.
"Sekarang mereka ingin membawa pasukan penjaga perdamaian ke negara kami? Mengapa mereka tidak mengirim pulang saja tentara kami jika memang mereka pikir kami di sini perlu bantuan?" katanya.
Sebelumnya, UA memutuskan akan mengirimkan 5.000 pasukan penjaga perdamaian ke Burundi. Para diplomat Afrika merasa khawatir dengan konflik berkepanjangan di Burundi yang bisa membuka kembali perpecahan etnis.
(ian)
