Tindakan Keras Rezim Najib Buat Rakyat Malaysia Frustasi
A
A
A
KUALA LUMPUR - Demo reformasi menuntut Perdana Menteri (PM) Malaysia lengser dipantau Amnesty International. Kelompok HAM dunia itu menilai tindakan keras rezim Pemerintah Najib membuat rakyat Malaysia frustasi.
Amnesty mendesak Pemerintah Malaysia untuk mendengarkan suara para demonstran dan bukan menekan mereka.
”Ada frustrasi besar dengan sejumlah hak yang jadi masalah endemik di Malaysia pada saat ini. Tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi oleh pemerintah harus diakhiri,” kata Josef Benedict, Wakil Direktur Kampanye Amnesty Internasional, dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters, Minggu (30/8/2015). (Baca: Serukan Reformasi, Demo Pelengseran PM Malaysia Berlanjut)
Demo reformasi di Malaysia dipicu adanya skandal dugaan korupsi di lembaga keuangan negara Malaysia yang dikenal dengan nama 1MDB. Lembaga yang dipimpin PM Najib itu, dililit utang dalam jumlah besar. Namun dalam momen bersamaan, ada aliran dana multi-juta dolar yang mengalir ke rekening pribadi PM Najib.
Pemimpin Malaysia itu menyangkal telah melakukan kesalahan. Dia juga menolak tuduhan korupsi. Para pejabat Malaysia pro-Najib menegaskan, aliran dana multi-juta dolar ke rekening Najib bukan dari lembaga 1MDB tapi dari donatur asal Timur Tengah. Anehnya, sosok donatur itu sampai saat ini masih misterius.
Sementara itu, pengamat ragu jika demonstran pro-demokrasi bernama “Bersih” di Malaysia bisa melengserkan PM Najib. Alasannya, mereka tidak memiliki kepemimpinan yang kuat.
Ibrahim Suffian, direktur jajak pendapat independen Merdeka Pusat, mengatakan ada suara ketidakpuasan dengan PM Najib yang menjabat sejak tahun 2009. Suara itu terkonsentrasi di daerah perkotaan.
Berbagai tindakan keras Rezim Najib yang dianggap membuat rakyat Malaysia frustasi itu antara lain Najib memecat wakilnya dan menteri lain yang dianggap berseberangan dengan Najib. Pemimpin Malaysia itu juga mencopot jaksa agung yang sedang menyelidiki skandal dugaan korupsi di lembaga 1MDB. Selain itu, rezim Najib memberedel dua media dan memblokir situs yang menyerukan demo reformasi termasuk situs kelompok “Bersih”.
Amnesty mendesak Pemerintah Malaysia untuk mendengarkan suara para demonstran dan bukan menekan mereka.
”Ada frustrasi besar dengan sejumlah hak yang jadi masalah endemik di Malaysia pada saat ini. Tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi oleh pemerintah harus diakhiri,” kata Josef Benedict, Wakil Direktur Kampanye Amnesty Internasional, dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters, Minggu (30/8/2015). (Baca: Serukan Reformasi, Demo Pelengseran PM Malaysia Berlanjut)
Demo reformasi di Malaysia dipicu adanya skandal dugaan korupsi di lembaga keuangan negara Malaysia yang dikenal dengan nama 1MDB. Lembaga yang dipimpin PM Najib itu, dililit utang dalam jumlah besar. Namun dalam momen bersamaan, ada aliran dana multi-juta dolar yang mengalir ke rekening pribadi PM Najib.
Pemimpin Malaysia itu menyangkal telah melakukan kesalahan. Dia juga menolak tuduhan korupsi. Para pejabat Malaysia pro-Najib menegaskan, aliran dana multi-juta dolar ke rekening Najib bukan dari lembaga 1MDB tapi dari donatur asal Timur Tengah. Anehnya, sosok donatur itu sampai saat ini masih misterius.
Sementara itu, pengamat ragu jika demonstran pro-demokrasi bernama “Bersih” di Malaysia bisa melengserkan PM Najib. Alasannya, mereka tidak memiliki kepemimpinan yang kuat.
Ibrahim Suffian, direktur jajak pendapat independen Merdeka Pusat, mengatakan ada suara ketidakpuasan dengan PM Najib yang menjabat sejak tahun 2009. Suara itu terkonsentrasi di daerah perkotaan.
Berbagai tindakan keras Rezim Najib yang dianggap membuat rakyat Malaysia frustasi itu antara lain Najib memecat wakilnya dan menteri lain yang dianggap berseberangan dengan Najib. Pemimpin Malaysia itu juga mencopot jaksa agung yang sedang menyelidiki skandal dugaan korupsi di lembaga 1MDB. Selain itu, rezim Najib memberedel dua media dan memblokir situs yang menyerukan demo reformasi termasuk situs kelompok “Bersih”.
(mas)