Malaysia Kumpulkan Identitas Demonstran Pro-demokrasi
A
A
A
KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia nampaknya sangat tidak senang dengan demonstrasi yang dilakukan oleh masa pro-demokrasi. Ini terlihat dari respon yang ditunjukan pemerintah Malaysia, yang berusaha untuk mengumpulkan data para peserta demonstran yang mendesak Perdana Menteri Malaysia Nadjib Razak untuk mundur itu.
Namun, pemerintah Malaysia tidak akan mengumpulkan data demonstran yang melakukan aksi di dalam negeri. Mereka hanya akan mengumpulkan data peserta demonstrasi yang diberi nama "Bersih 4" di luar negeri, termasuk mereka yang terlibat aksi di Indonesia.
"Kementerian Luar Negeri akan mengumpulkan informasi tentang warga Malaysia yang berpartisipasi dalam demonstrasi Bersih 4 di luar negeri guna memberikan tindakan hukum terhadap mereka," kata Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Reezal Merican Naina Merican.
"Identitas warga Malaysia ini akan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak," sambungnya, seperti dilansir Channel News Asia pada Sabtu (29/8/2015).
Dirinya menuturkan, ini dilakukan pihaknya karena apa yang dilakukan warga Malaysia tersebut dapat mencoreng nama negara di mata internasional. Oleh karena itu tindakan hukum perlu diambil agar ada efek jera.
Namun, di kesempatan yang sama Reezal juga membantah bahwa pemerintah Malaysia adalah pemerintahan diktaktor. ""Ini tidak berarti bahwa kita tidak memiliki ruang bagi orang-orang untuk mengekspresikan diri. Malaysia bukanlah negara dikatator, kami hanya mengingatkan kepada warga kami di luar negeri untuk menjaga nama baik negara," imbuh Reezal.
Namun, pemerintah Malaysia tidak akan mengumpulkan data demonstran yang melakukan aksi di dalam negeri. Mereka hanya akan mengumpulkan data peserta demonstrasi yang diberi nama "Bersih 4" di luar negeri, termasuk mereka yang terlibat aksi di Indonesia.
"Kementerian Luar Negeri akan mengumpulkan informasi tentang warga Malaysia yang berpartisipasi dalam demonstrasi Bersih 4 di luar negeri guna memberikan tindakan hukum terhadap mereka," kata Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Reezal Merican Naina Merican.
"Identitas warga Malaysia ini akan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak," sambungnya, seperti dilansir Channel News Asia pada Sabtu (29/8/2015).
Dirinya menuturkan, ini dilakukan pihaknya karena apa yang dilakukan warga Malaysia tersebut dapat mencoreng nama negara di mata internasional. Oleh karena itu tindakan hukum perlu diambil agar ada efek jera.
Namun, di kesempatan yang sama Reezal juga membantah bahwa pemerintah Malaysia adalah pemerintahan diktaktor. ""Ini tidak berarti bahwa kita tidak memiliki ruang bagi orang-orang untuk mengekspresikan diri. Malaysia bukanlah negara dikatator, kami hanya mengingatkan kepada warga kami di luar negeri untuk menjaga nama baik negara," imbuh Reezal.
(esn)