Disambangi Menlu Retno, TKI di Abu Dhabi Curhat
A
A
A
JAKARTA - Puluhan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Abu Dhabi mencurahkan keluh kesah mereka kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Para TKI itu curhat kala Retno menyambangi para TKI yang bermasalah di pusat penampungan di Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) Abu Dhabi.
Pada kesempatan tersebut, sekitar 80 TKI itu berbagi kisah pilu proses penempatan mereka yang berujung dengan penderitaan. Salah satunya seorang Sarjana Sastra Inggris asal Lombok yang diiming-imingi oleh para calo TKI untuk bekerja di sektor formal, namun kenyataannya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji di bawah standar.
Mayoritas dari mereka, berdasarkan rilis yang diterima Sindonews pada Jumat (29/5/2015), mengeluhkan mengenai masih banyaknya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang nakal.
Para TKI tersebut mengaku mengalami perlakuan tidak layak oleh PPTKIS di Indonesia, yang memberangkatkan mereka. Dalam pertemuan tersebut, para TKI tersebut meminta Pemerintah menindak tegas PPTKIS tersebut, tidak hanya dengan sanksi administratif tapi juga sanksi pidana.
"Presiden sangat peduli dengan nasib TKI wanita yang selama ini paling rentan terhadap eksploitasi. Itu sebabnya Pemerintah memutuskan menghentikan pengiriman TKI PLRT wanita," kata Retno dalam pertemuan tersebut.
"Sebagai wanita saya tidak rela melihat dan mendengar kaum saya didzolimi oleh mereka yang melakukan penempatan secara tidak bertanggungjawab demi keuntungan mereka sendiri. Saya dan teman-teman saya di Kemlu dan Perwakilan akan terus memperkuat upaya perlindungan bagi teman2 BMI saat di luar negeri. Kami akan terus bekerja dengan hati," sambungnya.
Pada kesempatan tersebut, sekitar 80 TKI itu berbagi kisah pilu proses penempatan mereka yang berujung dengan penderitaan. Salah satunya seorang Sarjana Sastra Inggris asal Lombok yang diiming-imingi oleh para calo TKI untuk bekerja di sektor formal, namun kenyataannya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji di bawah standar.
Mayoritas dari mereka, berdasarkan rilis yang diterima Sindonews pada Jumat (29/5/2015), mengeluhkan mengenai masih banyaknya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang nakal.
Para TKI tersebut mengaku mengalami perlakuan tidak layak oleh PPTKIS di Indonesia, yang memberangkatkan mereka. Dalam pertemuan tersebut, para TKI tersebut meminta Pemerintah menindak tegas PPTKIS tersebut, tidak hanya dengan sanksi administratif tapi juga sanksi pidana.
"Presiden sangat peduli dengan nasib TKI wanita yang selama ini paling rentan terhadap eksploitasi. Itu sebabnya Pemerintah memutuskan menghentikan pengiriman TKI PLRT wanita," kata Retno dalam pertemuan tersebut.
"Sebagai wanita saya tidak rela melihat dan mendengar kaum saya didzolimi oleh mereka yang melakukan penempatan secara tidak bertanggungjawab demi keuntungan mereka sendiri. Saya dan teman-teman saya di Kemlu dan Perwakilan akan terus memperkuat upaya perlindungan bagi teman2 BMI saat di luar negeri. Kami akan terus bekerja dengan hati," sambungnya.
(esn)