PBB Desak Junta Myanmar Bebaskan Ribuan Tahanan

Rabu, 11 Januari 2023 - 12:30 WIB
loading...
PBB Desak Junta Myanmar...
PBB Desak Junta Myanmar Bebaskan Ribuan Tahanan. FOTO/Reuters
A A A
JENEWA - Kantor Hak Asasi Manusia PBB mendesak Junta Myanmar untuk membebaskan ribuan orang yang masih ditahan karena menentang kekuasaan militer. Sejak mengambilalih kekuasaan di negara tersebut, Junta Myanmar menangkap banya orang yang menentang mereka.

"Bahkan saat muncul berita tentang amnesti untuk menandai hari kemerdekaan negara itu, kami terus menerima laporan tentang orang-orang yang ditahan karena menentang kekuasaan militer,” kata Jeremy Laurence, juru bicara Departemen Keamanan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Baca: Junta Myanmar Bebaskan 7.000 Tahanan di Hari Kemerdekaan

“Banyak dari mereka menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan buruk," lanjut Laurence, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (10/1/2023). "Penahanan semacam itu tidak hanya dimaksudkan untuk membungkam para pengkritik junta, tetapi juga dirancang untuk menanamkan rasa takut," tambahnya.

Dia menekankan bahwa jalan keluar dari krisis Myanmar "bukan dengan mengurung orang - melainkan dengan membiarkan mereka berpartisipasi secara bebas, penuh, dan efektif dalam kehidupan politik."

Junta militer di Myanmar mengatakan bahwa mereka akan membebaskan total 7.012 narapidana dari penjara di seluruh negeri untuk menandai Hari Kemerdekaan negara Asia Tenggara pada 4 Januari.

Baca: Pengadilan Junta Myanmar Penjarakan Aung San Suu Kyi 7 Tahun Lagi

Militer Burma, yang secara lokal dikenal sebagai Tatmadaw, melancarkan kudeta pada Februari 2021 yang ditanggapi dengan kerusuhan sipil yang meluas. Junta menekan protes dengan kekerasan, meskipun PBB memperingatkan bahwa negara itu telah jatuh ke dalam perang saudara.

Kantor Hak Asasi PBB mengatakan sedikitnya 2.316 orang, termasuk 188 anak-anak, telah tewas di Myanmar sejak militer merebut kekuasaan. Ribuan lainnya dipenjara, termasuk pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi yang telah dipenjara selama 33 tahun.
(esn)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Jerman Gagal Peroleh...
Jerman Gagal Peroleh Kursi di Dewan Keamanan PBB untuk Pertama Kali
Jerman Gagal Rebut Kursi...
Jerman Gagal Rebut Kursi DK PBB untuk Pertama Kalinya
Israel dan Rusia Masuk...
Israel dan Rusia Masuk Blacklist PBB terkait Kekerasan Seksual dalam Konflik, Zionis Murka
Jejak China dalam Konflik...
Jejak China dalam Konflik Myanmar: dari Ekspor Revolusi hingga Kartu Geopolitik
Junta Myanmar Makin...
Junta Myanmar Makin Kuat dengan Dukungan China, Oposisi Melemah
10 Negara yang Mengubah...
10 Negara yang Mengubah Nama Mereka, Alasannya Sangat Beragam
Prabowo Terbitkan Aturan...
Prabowo Terbitkan Aturan Baru untuk Perkuat Peran Indonesia di UNESCO
Hizbullah Tolak Pembaruan...
Hizbullah Tolak Pembaruan Gencatan Senjata Antara Israel dan Lebanon
Bela Iran, Kelompok...
Bela Iran, Kelompok Houthi Akan Tembak Kapal Israel yang Lintasi Laut Merah
Rekomendasi
Tiyo Eks Ketua BEM UGM...
Tiyo Eks Ketua BEM UGM Mengaku Ditawari Miliaran Rupiah dari Lembaga Berbintang, Ini Respons TNI
Ogah Tanggapi Laporan...
Ogah Tanggapi Laporan Roy Suryo, Rismon: Saya Fokus Bikin Buku Gibran
PMGO 2026 Cetak Rekor...
PMGO 2026 Cetak Rekor Guinness, Lebih dari 1,2 Juta Pendaftar Turnamen
Berita Terkini
Hizbullah Puji Aksi...
Hizbullah Puji Aksi Iran dan Houthi Hadapi Israel untuk Bela Rakyat Lebanon
Jaksa ICC Karim Khan...
Jaksa ICC Karim Khan Diskors karena Tuduhan Pelanggaran Etika
Iran akan Bangun PLTN...
Iran akan Bangun PLTN di 5 Lokasi Pesisir
Iran Ungkap Sabuk Keamanan...
Iran Ungkap Sabuk Keamanan Perlawanan Baru Membentang dari Selat Hormuz hingga Bab al-Mandab
Respons Aksi China,...
Respons Aksi China, Jepang Perkuat Pertahanan Sisi Barat Daya
AS Tidak Cegat Rudal...
AS Tidak Cegat Rudal Iran yang Ditembakkan ke Israel
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Diskon Bayar PBB-P2 Tahun 2025
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved