Inggris Desak Iran Berhenti Perlakukan Tidak Adil Pemilik Kewarganegaraan Ganda

LONDON - Inggris mendesak Iran untuk berhenti menahan warga negara ganda, setelah penangkapan tujuh orang yang memiliki hubungan dengan Inggris . London berpendapat praktik tersebut tidak boleh digunakan untuk mendapatkan "pengaruh diplomatik".

Sebelumnya, Pengawal Revolusi Iran menangkap tujuh orang atas protes anti-pemerintah ketika mereka mencoba untuk meninggalkan negara itu pada hari Minggu, menurut sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh media pemerintah. Beberapa dari ketujuh orang itu berkewarganegaraan ganda.



"Kami segera mencari informasi lebih lanjut dari otoritas Iran tentang laporan warga negara ganda Inggris-Iran itu," kata juru bicara Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak kepada wartawan, Rabu (28/12/2022).

"Kami selalu mengatakan bahwa kami tidak akan pernah menerima warga negara kami digunakan untuk pengaruh diplomatik dan kami mendesak pemerintah Iran untuk menghentikan praktiknya menahan warga negara Inggris dan asing lainnya secara tidak adil," lanjutnya.

Penangkapan yang dilaporkan menyusul kerusuhan yang dipicu oleh kematian 16 September dalam penahanan Mahsa Amini, seorang Kurdi Iran berusia 22 tahun yang ditangkap karena mengenakan "pakaian tidak pantas" di bawah aturan berpakaian Islami yang ketat untuk wanita.

Protes telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Republik Islam yang dikuasai Muslim Syiah sejak revolusi 1979.



Partai Buruh oposisi utama Inggris telah meminta sanksi baru terhadap organisasi dan individu yang telah terlibat dalam tindakan keras Iran terhadap protes.

"Pembunuhan dan penindasan yang dilakukan oleh rezim Iran terhadap pengunjuk rasa Iran yang berani mencari masa depan yang lebih baik sangat mengerikan," kata juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh David Lammy dalam sebuah pernyataan.

Ditanya tentang potensi sanksi di masa depan terhadap Iran, juru bicara kementerian luar negeri Inggris mengatakan pihaknya telah menjatuhkan sanksi hak asasi manusia pada lebih dari 40 pejabat Iran dan keseluruhan yang disebut "Polisi Moralitas".

"Kami akan terus meminta pertanggungjawaban Iran atas kekerasan mengejutkan yang mereka lakukan terhadap rakyat mereka sendiri," kata juru bicara itu.