Kembali Menjabat, Ekspansi Pemukiman di Tepi Barat Prioritas Utama Netanyahu

Kamis, 29 Desember 2022 - 00:25 WIB
loading...
Kembali Menjabat, Ekspansi Pemukiman di Tepi Barat Prioritas Utama Netanyahu
Ekspansi pemukiman di Tepi Barat menjadi prioritas utara pemerintahan ekstrem kanan Benjamin Netanyahu. Foto/Ilustrasi
A A A
TEL AVIV - Pemerintahan sayap kanan Benjamin Netanyahumenempatkanperluasan pemukiman Tepi Barat yang diduduki pada bagian atas daftar prioritasnya. Itu termaktub dalam pedoman kebijakan pemerintah baru yang dikeluarkan Partai Likud Netanyahu, sehari sebelum dilantik.

Dalam pedoman itu, Netanyahu akan memajukan dan mengembangkan pemukiman di semua bagian tanah Israel di Galilea, Negev, Dataran Tinggi Golan, dan Yudea serta Samaria seperti dikutip dari New Arab, Rabu (28/12/2022).

Itu terjadi meskipun Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki oleh Israel dan Yudea dan Samaria - mengacu pada Tepi Barat - adalah tanah Palestina yang diduduki Israel.

Komitmen tersebut dapat membuat pemerintah baru Israel berselisih dengan sekutu terdekatnya, termasuk Amerika Serikat, yang menentang pembangunan permukiman di wilayah pendudukan.

Israel merebut Tepi Barat pada tahun 1967 bersama dengan Jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Warga Palestina memandang Tepi Barat sebagai jantung negara merdeka mereka di masa depan.

Dalam beberapa dekade sejak itu, Israel telah membangun lusinan permukiman Yahudi di sana yang melanggar hukum internasional. Permukiman di Tepi Barat, rumah bagi sekitar 2,5 juta warga Palestina, sekarang menampung sekitar 500.000 pemukim ilegal Israel.

Sebagian besar masyarakat internasional menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal dan menjadi penghalang perdamaian.



Beberapa sekutu utama Netanyahu, termasuk sebagian besar partai Zionisme Religius, adalah pemukim ultranasionalis Tepi Barat.

Pada hari Rabu, Menteri Keuangan yang akan datang Bezalel Smotrich mengatakan dalam sebuah op-ed yang diterbitkan oleh The Wall Street Journal bahwa tidak akan ada perubahan status politik atau hukum Tepi Barat, bertentangan dengan advokasi aneksasi seluruh wilayah selama bertahun-tahun.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2147 seconds (0.1#10.140)