Dewan Imigrasi Kanada Rilis Laporan soal Kondisi Politik di Turki

OTTAWA - Dewan Imigrasi dan Pengungsi (IRB) Kanada telah memperbarui datanya dalam laporan tahunan 2020 mengenai tentang upaya “pembersihan” massal di Turki yang menargetkan kelompok oposisi, menyusul upaya kudeta kontroversial 2016.

Banyak kritik yang muncul menyebutkan bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa dan dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menggunakan kudeta yang gagal sebagai alasan untuk membersihkan dan menahan puluhan ribu warga negara Turki.

Pemerintah Erdogan menuduh Gerakan Gulen (Hizmet) sebagai pihak yang berada di balik kudeta 2016. Namun gerakan itu telah membantahnya.

IRB—lembaga administratif independen terbesar Kanada—yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang imigrasi dan pengungsi, telah merilis informasi tentang struktur gerakan Hizmet dan tindakan keras pemerintah Erdogan yang berkelanjutan yang menargetkan para pengikut gerakan tersebut.

Sebagai “Respons terhadap Permintaan Informasi (RIR)”, IRB mengutip laporan dari lembaga Journalist and Writers Foundation (JWF), sebuah organisasi masyarakat sipil internasional yang berbasis di New York, untuk menjelaskan tujuan gerakan Hizmet:

"Gerakan Hizmet telah mengalami beberapa transformasi dari komunitas agama kecil menjadi komunitas konservatif yang lebih besar ke masyarakat inklusif dengan prinsip-prinsip pelayanan, altruisme, dan dedikasi kepada masyarakat."

Keterangan itu juga mengutip Gulenmovement.com, sebuah situs web yang diluncurkan oleh sekelompok sukarelawan, memberikan tujuan pengikut gerakan itu adalah "untuk mencapai keridhoan Tuhan berdasarkan pada keyakinan bahwa melayani umat manusia adalah pelayanan kepada Tuhan."

Mengutip pemberitaan di Boldmedya yang dilansir Jumat (3/7/2020), pengadilan Turki sebelumnya menyatakan bahwa Fethullah Gulen, yang tinggal di pengasingan di Amerika Serikat (AS) sejak tahun 1999, dituduh oleh pemerintah Erdogan sebagai otak dari penyelidikan korupsi tahun 2013 terhadap senior AKP, dengan menggunakan para pengikutnya di kepolisian.

Pernyataan itu menyebut bahwa pemerintah Turki menetapkan gerakan Gulen sebagai organisasi teroris setelah upaya kudeta, yang mengakibatkan lebih dari 1.500 orang terluka dan lebih dari 200 orang tewas. Angka-angka korban itu berdasarkan laporan Amnesty International. (Baca: Muncul Isu Kudeta, Pendukung Erdogan Ancam Bunuh Tokoh Oposisi Turki )

IRB menemukan bahwa setelah kudeta yang gagal, pemerintah Turki mendeklarasikan keadaan darurat selama 90 hari di seluruh negeri, yang diperpanjang tujuh kali sebelum dicabut pada 18 Juli 2018.