Kemarahan China Tak Digubris, Makin Banyak Anggota Parlemen AS Kunjungi Taiwan

Kamis, 25 Agustus 2022 - 20:07 WIB
loading...
Kemarahan China Tak Digubris, Makin Banyak Anggota Parlemen AS Kunjungi Taiwan
Kelompok anggota Parlemen AS dijadwalkan tiba di Taiwan dengan pesawat militer malam ini (25/8/2022). Ini kunjungan yang ketiga sepanjang bulan ini dan mengabaikan kemarahan China. Foto/REUTERS
A A A
TAIPEI - Kelompok anggota Parlemen Amerika Serikat (AS) lainnya dijadwalkan tiba di Taiwan pada Kamis (25/8/2022) malam. Ini menjadi kunjungan ketiga sepanjang bulan ini, di mana mereka tidak peduli dengan kemarahan China .

China, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya meskipun ada keberatan kuat dari pemerintah yang terpilih secara demokratis di Taipei, meluncurkan latihan perang di dekat pulau itu setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi datang pada awal Agustus.

Seminggu setelah kunjungan Pelosi, lima anggota Parlemen AS lainnya melakukan hal serupa. Militer China lagi-lagi merespons dengan menggelar lebih banyak latihan tempur di dekat Taiwan.



Central News Agency (CNA) tidak menyebutkan nama anggota Parlemen AS yang datang malam ini, hanya mengatakan bahwa mereka akan tiba dengan pesawat militer AS di bandara Songshan di pusat kota Taipei dan akan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada hari Jumat (26/8/2022).

Kementerian Luar Negeri Taiwan dan kedutaan de facto AS di Taipei menolak berkomentar.

Kunjungan Pelosi membuat marah China, yang menanggapi dengan uji coba rudal balistik di Taipei untuk pertama kalinya, dan dengan membuang beberapa jalur dialog dengan Washington, termasuk pembicaraan militer dan tentang perubahan iklim.

Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan tetapi terikat oleh undang-undangnya untuk menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri.

China tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya.

Pemerintah Taiwan mengatakan Republik Rakyat China tidak pernah memerintah pulau itu dan karenanya tidak memiliki hak untuk mengeklaimnya. Pemerintah pulau itu menegaskan hanya 23 juta penduduknya yang dapat memutuskan masa depan mereka.
(min)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1379 seconds (0.1#10.140)